Infografis
Suara.com - Sabtu hari ini, 20 Mei 2017, seluruh masyarakat Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) untuk kali ke-69. Harkitnas kali pertama diperingati pada tahun 1948. Namun, sejak lama muncul pertanyaan menggugat, mengapa 20 Mei yang merupakan hari lahir organisasi Budi Utomo dipilih untuk diperingati sebagai tonggak kebangkitan nasional?
Dalam penelusuran Suara.com, gugatan seperti itu sudah ada sejak tahun 1956, seperti yang tercatat oleh Safrizal Rambe dalam bukunya berjudul Sarekat Islam: Pelopor Bangkitnya Nasionalisme Indonesia 1905-1942” (2008).
Gugatan tersebut cukup beralasan. Sebabnya, Budi Utomo (BU) saat dibentuk tahun 1908 dinilai hanya menyuarakan kepentingan masyarakat Jawa dan tak memunyai tujuan membangun kepentingan nasional.
Apalagi, perjuangan yang dilakukan oleh BU hanya sebatas pelayanan kebudayaan dan pendidikan terhadap warga Jawa. Anggota maupun pengurusnya pun terbatas hanya dari golongan priyayi.
Baca Juga: Puasa Bisa Mencegah Pikun
"Walaupun Budi Utomo perkumpulan buat seluruh Jawa dan oleh karena itu bermula mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa perantaraan, sudut sociaal-cultureel Budi Utomo hanya memuaskan untuk penduduk Jawa Tengah," tulis sejarawan A.K. Pringgodigdo dalam bukunya “Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia”.
Tak hanya itu, dasar gugatan yang diajukan oleh banyak pihak juga meliputi garis politik BU yang dinilai tak mendesak kemerdekaan Indonesia kepada pemerintah kolonial Belanda. Sebaliknya, dalam setiap aktivitasnya, BU selalu berselaras dengan kolonial.
Bahkan, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Heutsz mengapresiasi pendirian Budi Utomo sebagai simbolisasi keberhasilan politik etis.
Apresiasi Van Heutsz itu cukup beralasan. Sebab, seperti yang tercatat pada buku ”The Dawn of Indonesian Nationalism” karya Akira Nagazumi—sejarawan otoritatif mengenai BU—tujuh tahun sebelumnya, 1901, Ratu Belanda Wilhemina memberikan pidato mengenai politik etis yang memperkenankan warga Hindia Belanda diberikan pendidikan asal tak menuntut kemerdekaan.
Dalam penelitian Akira, juga disebutkan bahwa para aktivis BU seperti Goenawan Mangunkusumo sejak semula menyatakan keengganannya menyatukan seluruh suku bangsa untuk mendirikan pemerintahan sendiri sebagai lawan kolonial.
Baca Juga: Mereka Tebarkan 'Virus' Hidup Sehat Lewat Senam Aerobik
“Dengan orang-orang Sumatera, Manado, Ambon dan banyak lagi lainnya yang diam di Hindia, dan hidup dibawah naungan bendera Belanda, kami tidak berani mengajak bekerja sama…” demikian kata Goenawan.
