Infografis
Suara.com - Ketua Panitia Seleksi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Jimly Asshididqie mengatakan, pemerintah menitipkan wakil tertentu untuk jadi Komisioner Komnas HAM periode 2017-2022. Menurutnya, hal tersebut tidak menjadi persoalan, karena tim yang dipimpinnya akan objektif dalam menilai para kandidat.
"Ada (titipan pemerintah). Tapi kan, kita iya-iyain aja. Saya tinggal bilang, 'Saya kan ketua, tapi yang lain kan berhak untuk menentukan.' Kita musti objektif. Nanti keputusannya harus kolektif," katanya di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (17/5/2017).
Saat ini, Panitia Seleksi (Pansel) sedang menjalani proses seleksi terhadap para kandidat Komisioner Komnas HAM. Sejauh ini prosesnya sudah masuk ke seleksi tahap ketiga, dengan menyisakan 60 orang.
Nantinya, setelah selesai tahap ketiga, akan dinilai siapa yang layak masuk ke tahap selanjutnya. Sebab pada tahap tersebut, panitia hanya membutuhkan 28 orang, sebelum berakhir pada 14 orang. Setelah itu, Pansel akan menyerahkan 14 nama tersebut ke DPR untuk dipilih 7 orang sebagai Komisioner Komnas HAM.
Dikatakan Jimly pula, dari 60 orang kandidat saat ini, ada lima orang dari komisioner periode sebelumnya. Terhadap kelima calon tersebut, Pansel menurutnya harus berlaku adil, sebab ada desakan agar calon petahana tersebut tidak diloloskan ke periode berikutnya.
"Ada lima. Ada masukan supaya incumbent jangan ada yang lolos. Tapi kan nggak bisa begitu. Harus adil, tidak boleh kita perlakukan diskriminatif," katanya.
Menurut Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut, calon yang ada saat ini cukup berkualitas. Meskipun, dia mengakui juga bahwa orang yang berminat untuk menduduki posisi di lembaga HAM tertua di Indonesia tersebut menurun.
"(Pendaftar) Memang turun, tapi kualitasnya naik sekarang. Tadinya kita cemas. Tapi setelah masuk, tokoh-tokoh semua. Paling nggak, dari 60 (orang) itu, 30 tokoh yang bagus-bagus," kata Jimly.
