Infografis
Meskipun Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, namun pro dan kontra seakan belum selesai. Berbagai unjukrasa pendukung Ahok berlangsung, baik di Jakarta maupun sejumlah wilayah Indonesia. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kini mendapat ujian.
Hal itu ditandai dengan munculnya Gerakan Minahasa Merdeka di Provinsi Sulawesi Utara, yang ramai menjadi buah pembicaraan berbagai kalangan masyarakat Indonesia, terutama di sejumlah media sosial memberitakan hal tersebut. Bahkan, ada beberapa orang yang mengibarkan bendera Minahasa Raya. Kelompok ini menyatakan tidak puas dengan vonis PN Jakarta Utara yang menghukum Ahok 2 tahun penjara karena terbuti melakukan penistaan agama.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan akan mencegah deklarasi gerakan Minahasa Merdeka. Menurut Kapolri, deklarasi ini mengancam keutuhan NKRI.
Baca Juga: Ada Gerakan Minahasa Merdeka, Kapolri: Kami Tindak Persuasif
“Nggak boleh. Deklarasi nggak boleh. Kita akan lakukan tindakan persuasif dulu kepada saudara-saudara di sana bahwa kita sudah NKRI. Ini kan negara NKRI, harus kita pertahankan,” ujar Tito di aula Asrama Haji, Jl WR Supratman, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (15/5/2017).
Tiro Karnavian mengatakan pihaknya akan melakukan pendekatan persuasif terhada warga Minahasa, selain hal ini, ia menilai deklarasi merdeka warga Minahasa hanya spontanitas.
“Kita lakukan langkah-langkah persuasif kepada saudara-saudara kita untuk mengimbau. Mungkin mereka hanya reaksi spontan saja, emosional. Makanya kita harus sama-sama jaga keutuhan negara kita, konflik tidak boleh terjadi,” kata dia.
Menurut Jenderal Polisi Tito Karnavian (Kepala Polisi Republik Indonesia), para pendiri bangsa ini sudah mewarisi NKRI kepada generasi penerus, karena itu persatuan bangsa harus tetap dijaga demi keutuhan NKRI.
“Sehingga saya mengimbau masalah primordialisme kesukuan, keagamaan, kekerasan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Karena para pemimpin pendiri bangsa kita dari 1928-1945 sudah menepikan, meminggirkan, perbedaan itu jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bangsa yang terdiri atas berbagai suku dan bangsa,” ujarnya.
Baca Juga: Kapolri: Kita Terlalu Sibuk Persoalkan Perbedaan
Bahkan tokoh militer, Letjen Purnawirawan Suryo Prabowo menungkapkan kegusarannya akan kondisi bangsa saat ini. Di akun facebook miliknya, mantan Kepala Staf Umum TNI menulis bahwa negara Indonesia seperti tanpa pemerintah. "Rasanya koq jadi seperti Negara TANPA PEMERINTAH," tulis Suryo.
