Infografis
Susaningtyas Kertopati pengamat militer sekaligus dosen Fakultas Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan mengatakan bahwa dinamika politik situasi Laut Cina Selatan sangat dipengaruhi dengan sikap Cina yang menolak hasil arbitrase internasional tahun 2016 yang lalu. Cina bahkan sekarang sudah menempatkan skuadron pesawat tempur di pulau-pulau artifisial, menyusul instalasi rudal nuklir jarak sedang dan jarak jauh.
"Intelijen juga percaya kapal selam bertenaga nuklir Cina juga akan hadir menyusul kehadiran kapal induk Liaoning. Hingga kini juga diketahui kapal-kapal Coast Guard Cina juga telah dilengkapi berbagai peralatan yang setara dengan kapal perang Cina. Bahkan dari sumber intelijen terpercaya juga menyampaikan data bahwa banyak kapal perang Cina yang langsung berubah warna putih menjadi kapal Coast Guard," kata Susaningtyas dalam keterangan resmi, Minggu (14/5/2017).
Pada sisi lain, kekuatan Amerika Serikat juga sudah mulai berdatangan di Semenanjung Korea dalam konteks kampanye militer di Korea Utara. Walaupun kekuatan tersebut juga dengan mudah dapat dialihkan ke Laut Cina Selatan. Kekuatan gabungan Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan saat ini disiapkan untuk menghadapi skenario terburuk meletusnya konflik di Semenanjung Korea.
Baca Juga: Kerjasama Intelijen Soal Laut Cina Selatan Perlu Diperkuat
"Tetapi banyak kalangan percaya bahwa kampanye militer untuk Korea Utara sebenarnya merupakan sinyal politik yang kuat sebagai peringatan kepada Cina," ujarnya.
Cina sendiri diprediksi akan mengumumkan Air Defence Identification Zone (ADIZ) di Laut Cina Selatan oleh pemerintah Cina. Melalui pengumuman tersebut, maka Cina akan segera melaksanakan patroli udara atas klaimnya di wilayah Laut Cina Selatan. Skuadron pesawat tempur yang dikerahkan bisa berpangkalan di kapal induk Liaoning dan/atau di pangkalan-pangkalan udara di atas pulau artifisial.
Cina juga diyakini tetap mengerahkan kapal-kapal ikannya di Laut Cina Selatan yang kini diawaki oleh milisi maritim. Pola kapal ikan diawaki milisi maritim bersenjata sudah sering dihadapi kapal-kapal patroli Jepang di perairan Pulau Diaoyu yang menjadi sengketa Cina dan Jepang.
"Dengan gelar kekuatan tersebut, maka kini Cina mampu melaksanakan peperangan udara, peperangan permukaan dan peperangan bawah permukaan," urai Nuning.
Suara.com - Nuning mengingatkan agar Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) TNI Angkatan Laut (AL) dapat disiapkan untuk menghadapi gelar kekuatan Cina tersebut. Menurutnya, sudah saatnya Koarmabar meningkatkan intensitas kerjasama taktis antara kapal-kapal Koarmabar dengan pesawat-pesawat tempur Komando Operasi Angkatan Udara (Koopsau) I TNI AU untuk melaksanakan patroli laut dan udara di perairan Natuna hingga Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).
Baca Juga: Indonesia Dorong Code of Conduct di Laut Cina Selatan
"Selain kerjasama taktis tersebut, maka Koarmabar juga perlu menambah jangkauan patroli udara maritim dengan drone yang dapat dikendalikan dari kapal-kapal perang. Melalui latihan siaga tempur, maka para awak kapal-kapal Koarmabar harus meningkatkan kemampuan prosedur komunikasi dengan pesawat-pesawat tempur TNI AU sekaligus berlatih mengendalikan drone hingga jarak lebih dari 50 km," tutup Nuning.
