Infografis
Suara.com - Korea Utara melakukan peluncuruan peluru kendali balistik pada Minggu (14/5/2017), dari daerah dekat pantai barat yang meluncur sejauh 700 kilometer (430 mil). Hal ini disampaikan pihak militer Korea Selatan, beberapa hari setelah pemimpin baru Korea Selatan mulai menjabat yang berjanji untuk terlibat dalam dialog dengan Pyongyang.
Peluru kendali tersebut diluncurkan pada Minggu dari sebuah wilayah yang bernama Kusong, terletak di sebelah barat laut Pyongyang. Uji coba sebelumnya-Korea Utara meluncurkan peluru kendali jarak menengah yang diyakini akan berkembang, terakhir kali mereka meluncurkan pada Februari lalu.
Jepang mengatakan bahwa peluru kendali tersebut terbang selama 30 menit dan jatuh di laut antara pantai timur semenanjung Korea dan Jepang.
Peluncuran pada Minggu adalah yang pertama dalam dua pekan terakhir, sejak mereka mencoba menembakkan sebuah peluru kendali yang berakhir dengan kegagalan beberapa menit kemudian setelah peluncuran.
Baca Juga: Korut Pamer Peluru Kendali Bawah Laut untuk Pertama Kalinya
Jepang dengan cepat mengeluarkan sebuah protes. Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga mengatakan bahwa penembakan peluru kendali balistik Korea Utara adalah pelanggaran terhadap resolusi PBB dan bahwa Jepang dengan kuat memrotes aksi tersebut.
Perdana Menteri Shinzo Abe mengulangi protes tersebut dalam komentarnya kepada wartawan.
"Peluncuran peluru kendali Korea Utara merupakan ancaman serius bagi negara kami dan pelanggaran yang jelas terhadap resolusi PBB," kata Abe kepada wartawan.
Ia menambahkan bahwa Jepang akan tetap berhubungan dekat dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan.
Peluncuran ini merupakan yang pertama sejak seorang presiden liberal baru, menjabat di Korea Selatan sejak Rabu. Ia mengatakan bahwa akan melakukan dialog namun juga memberi tekanan harus digunakan untuk meredakan ketegangan di semenanjung Korea dan menghentikan program senjata Korut.
Baca Juga: Jepang Siagakan Rudal Patriot untuk Hadapi Peluru Kendali Korut
Presiden Moon Jae-in telah mengadakan pertemuan darurat dengan Dewan Keamanan Nasional sebagai tanggapan atas peluncuran tersebut.
