Infografis
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju mengomentari vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memerintahkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ditahan. Kata dia, majelis hakim seharusnya menjelaskan dengan baik, alasan yang menyebabkan seseorang, dalam hal ini Ahok, harus ditahan.
"Apakah pengadilan boleh memerintahkan penahanan? Boleh. Tapi adakah alasan yang mendasari? Pada umumnya tidak pernah menjelaskan (alasan) penahanan itu," katanya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/5/2017).
Meski begitu dia mengatakan penahanan seseorang sangat bergantung kondisi-kondisi tertentu. Dan pada saat itu, hakim mempunyai kewenangan untuk memerintahkan hal tersebut.
"Lazimnya di Indonesia, dalam semua perkara, itu orang ditahan," katanya.
Menurut Anggara, penahanan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga tidak diwajibkan dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) saja. Dia menyebut terdapat tiga macam penahanan yang bisa dipilih oleh hakim.
"Penahanan itu bisa di Rutan, tahanan rumah atau tahanan kota. Hakim bisa memilih, mana yang lebih baik apakah di Rutan, rumah atau kota," kata Anggara.
