Infografis
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sehingga masyarakat bisa menerima vonis hakim terhadap Ahok dan tidak melakukan resistensi.
Ahok sendiri divonis bersalah dalam kasus penodaan agama dan dihukum dua tahun penjara. Akibat vonis itu, muncul aksi simpati yang meminta Ahok untuk membebaskan Ahok.
"Menurut saya penting pemerintah untuk hadir justru mendudukan masalah ini dari sisi landasan hukumnya, keadilan hukum, praktek hukum, supaya semua duduk tentram dan menganggap ini murni penegakan hukum," kata Hidayat dihubungi suara.com, Jakarta, Kamis (11/5/2017).
Baca Juga: Kasus Ahok, Anggota PKS: Asing Jangan Ikut Rusak Tatanan Hukum
Hidayat mengakui kasus Ahok ini memberikan dampak bagi bangsa, baik secara lokal di Jakarta, nasional di Indonesia dan dunia internasional. Karenanya, dia meminta seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sudah berjalan agar tidak menimbulkan perpecahan di kemudian hari.
Untuk dampak yang timbul di tingkat Jakarta, Hidayat meminta supaya massa pendukung Ahok menghargai proses hukum yang sudah berjalan itu. Apalagi, kata Hidayat, Ahok juga sudah menerima vonis yang mengharuskannya dipenjara. Meski Ahok ingin vonis ini diproses ditingkat banding.
"Dulu mereka meminta yang menuntut Ahok untuk menaati hukum, saya kira saat inilah mereka membuktikan komitmen yang dulu mereka tuntutkan kepada orang-orang yang menuntut Ahok. Kalau itu mereka lakukan, itu sesuai dengan apa yang dilakukan Ahok. Ahok kan menyatakan menerima hukum. Ini harusnya yang diikuti oleh pendukung Ahok," kata Hidayat.
"Jangan kemudian hari libur nasional pun mereka demo, itu melanggar undang-undang. Lalu tengah malam mereka juga masih demo, itu bagian dari yang tidak menaati hukum. Menurut saya, mestinya siapapun menerima hukum seperti yang dicontohkan Ahok itu sendiri dan mestinya pengikut Ahok melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan itu," tambahnya.
Sedangkan dampak yang ditimbulkan kasus Ahok untuk tingkat Nasional, Wakil Ketua MPR itu menegaskan, agar masyarakat di luar Jakarta tidak terpancing. Dia mengakui, ada yang seolah-olah membawa kasus ini menjadi isu nasional. Padahal, kata Hidayat, hal itu tidak perlu. Lantaran, kasus Ahok yang berkaitan dengan Pilkada Jakarta ini, sesungguhnya sudah selesai setelah ada keputusan KPUD Jakarta.
Baca Juga: Politisi PKS: Kelewatan Jika Ahok Dijadikan Tahanan Kota
"Ini kemudian seolah-olah dibawa menjadi masalah nasional, dan di beberapa tempat mereka melakukan demo dan sebagainya. Selama itu sesuai aturan ya kita mempersilakan sebagai kebebasan ekspresi sebagaimana yang dijamin undang-undang," kata Hidayat.
"Padahal di Jakarta juga sudah diimbau, bahwa Pilkada sudah selesai. KPUD sudah menetapkan siapa yang menang. Pak Ahok dan Pak Djarot juga sudah menerima. Kami harapkan Kami harapkan warga menyatu kembali," kata dia.
Dia juga mengimbau jangan sampai warga di Jakarta yang sudah ingin menyatu kembali, kemudian dipecah lagi karena kasus hukum Ahok ini. Hidayat juga mengimbau agar warga yang berada di luar Jakarta jangan mudah untuk dipanas-panasi dalam menanggapi masalah ini.
"Ini seolah-olah itu masalah nasional yang akan membelah warga bangsa di tingkat nasional. Jadi harusnya, sebagai komitmen di Jakarta yang masalah Pilkadanya sudah selesai, harusnya jangan dikompor-kompori, di luar jakarta jangan kompor-komporin seolah-olah ini adalah masalah nasional. Di Jakarta sudah selesai," tutur dia.
Dia kemudian mencontohkan penanganan masalah yang terjadi di Belitung Timur saat Ahok meniti karir politiknya sebagai Bupati. Di tempat itu, meski ada isu SARA yang menimpa Ahok, namun, tidak malah membuahkan perpecahan yang berlarut seperti yang terjadi di Jakartra.
"Dan menarik sekali ada informasi di Bangka belitung, warga Belitung Timur sana, tempat dulu Ahok jadi Bupati, di sana nggak ada yang ribut. Mereka nggak ada yang demo, anarkis, mereka menerima saja realita seperti itu. Karenanya, warga di luar Bangka belitung, di luar jakarta, harusnya mengikuti yang di Bangka belitung tempat pak Ahok berada," kata dia.
Di sisi lain, untuk dampak kasus Ahok di dunia internasional, Hidayat mengakui memang banyak negara melakukan intervensi. Kata dia, banyak negara yang meminta pemerintah Indonesia untuk menghapuskan pasal tindak pidana penistaan agama pascavonis Ahok ini.
Hidayat meminta supaya Presiden Joko Widodo untuk tidak terpengaruh dengan intervensi dari negara lain itu. Dia meminta Presiden Jokowi tetap menjunjung tinggi penegakan hukum dan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
"Saya minta kepada Pak Jokowi untuk jangan takut melaksanakan prinsip penegakan hukum sebagaimana beliau sudah tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum," katanya.
Menurutnya hal ini penting ditegaskan sebagaimana sikap Presiden Jokowi yang berani melaksanakan ekskusi mati terhadap pelaku kejahatan narkoba dengan alasan penyelamatan kedaulatan hukum di Indonesia. Hidayat pun memberikan apresiasi terhadap keberanian Presiden Jokowi itu, sekalipun dunia internasional melakukan intervensi yang begitu dahsyat saat keputusan itu diambil.
"Saya berharap Pak Jokowi istiqomah dengan sikap itu terkait intervensi negara asing agar Indonesia mengamandemen atau mencoret pasal penistaan agama," ujar Hidayat.
Dia menegaskan, pasal yang mengatur penistaan agama juga tidak perlu dihapuskan. Sebab, kata Hidayat, beberapa negara seperti Norwegia, Jerman, Inggris, Kanada dan Malaysia, masih memberlakukan hal itu.
"Dan sesungguhnya, pasal penistaan agama itu bukan untuk mengkriminalisasi orang, tapi agar orang lain menghormati nilai-nilai luhur yang disepakati warga bangsa, dalam konteks itu agama. Karena agama itu dia adalah mempersatukan warga bangsa, memberikan nilai moral yang tinggi, dan menghadirkan spirit perjuangan yang dulu memerdekakan indonesia," kata Anggota Komisi VIII DPR ini.
"Jadi agama memang justru dihormati dan bukan dilecehkan. Karena melecehkan agama di indonesia itu akan melemahkan dan membuka pintu ateisme, komunisme, liberalisme yang justru bertentangan dengan UUD NKRI," tegas dia.
