Infografis
"Padahal di Jakarta juga sudah diimbau, bahwa Pilkada sudah selesai. KPUD sudah menetapkan siapa yang menang. Pak Ahok dan Pak Djarot juga sudah menerima. Kami harapkan Kami harapkan warga menyatu kembali," kata dia.
Dia juga mengimbau jangan sampai warga di Jakarta yang sudah ingin menyatu kembali, kemudian dipecah lagi karena kasus hukum Ahok ini. Hidayat juga mengimbau agar warga yang berada di luar Jakarta jangan mudah untuk dipanas-panasi dalam menanggapi masalah ini.
"Ini seolah-olah itu masalah nasional yang akan membelah warga bangsa di tingkat nasional. Jadi harusnya, sebagai komitmen di Jakarta yang masalah Pilkadanya sudah selesai, harusnya jangan dikompor-kompori, di luar jakarta jangan kompor-komporin seolah-olah ini adalah masalah nasional. Di Jakarta sudah selesai," tutur dia.
Dia kemudian mencontohkan penanganan masalah yang terjadi di Belitung Timur saat Ahok meniti karir politiknya sebagai Bupati. Di tempat itu, meski ada isu SARA yang menimpa Ahok, namun, tidak malah membuahkan perpecahan yang berlarut seperti yang terjadi di Jakartra.
Baca Juga: Kasus Ahok, Anggota PKS: Asing Jangan Ikut Rusak Tatanan Hukum
"Dan menarik sekali ada informasi di Bangka belitung, warga Belitung Timur sana, tempat dulu Ahok jadi Bupati, di sana nggak ada yang ribut. Mereka nggak ada yang demo, anarkis, mereka menerima saja realita seperti itu. Karenanya, warga di luar Bangka belitung, di luar jakarta, harusnya mengikuti yang di Bangka belitung tempat pak Ahok berada," kata dia.
Di sisi lain, untuk dampak kasus Ahok di dunia internasional, Hidayat mengakui memang banyak negara melakukan intervensi. Kata dia, banyak negara yang meminta pemerintah Indonesia untuk menghapuskan pasal tindak pidana penistaan agama pascavonis Ahok ini.
Hidayat meminta supaya Presiden Joko Widodo untuk tidak terpengaruh dengan intervensi dari negara lain itu. Dia meminta Presiden Jokowi tetap menjunjung tinggi penegakan hukum dan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
"Saya minta kepada Pak Jokowi untuk jangan takut melaksanakan prinsip penegakan hukum sebagaimana beliau sudah tegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum," katanya.
Menurutnya hal ini penting ditegaskan sebagaimana sikap Presiden Jokowi yang berani melaksanakan ekskusi mati terhadap pelaku kejahatan narkoba dengan alasan penyelamatan kedaulatan hukum di Indonesia. Hidayat pun memberikan apresiasi terhadap keberanian Presiden Jokowi itu, sekalipun dunia internasional melakukan intervensi yang begitu dahsyat saat keputusan itu diambil.
Baca Juga: Politisi PKS: Kelewatan Jika Ahok Dijadikan Tahanan Kota
"Saya berharap Pak Jokowi istiqomah dengan sikap itu terkait intervensi negara asing agar Indonesia mengamandemen atau mencoret pasal penistaan agama," ujar Hidayat.
