Infografis
"Langkah (pembubaran) itu dilakukan semata mata agar kami mencegah berbagai embrio yang dapat berkembang dan menggangu pemerintah dari segi keamanan, ketertiban masyarakat. Dan dapat mengganggu eksistensi kita yang tengah berkembang untuk mencapai tujuan nasional," tutur dia.
Wiranto menerangkan, usulan pembubaran HTI berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo. Pasalnya faham ormas Islam yang memiliki jejaring dengan gerakan Islam Timur Tengah ini bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
"Bapak Presiden sudah menugasi Kementerian, Lembaga di jajaran Kemenko Polhukam untuk mengkaji secara mendalam dan dilakukan langkah-langkah yang cepat, tegas terhadap ormas yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila," kata dia.
Menurutnya, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif dalam mencapai tujuan nasional dan kepentingan bangsa. Aktivitas yang dilakukan oleh HTI nyata nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan kutuhan NKRI.
Baca Juga: HTI Merasa Berguna Selama Lebih dari 20 Tahun Jadi Ormas
"Mencermati berbagai pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat, bahwa pemerintah perlu mengambil langkah hukum secara tegas, untuk membubarkan HTI," tegas dia.
Dia menambahkan, keputusan tersebut diambil oleh pemerintah sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku. Menurutnya keputusan tersebut bukan berarti pemerintah anti ormas Islam.
"Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti ormas Islam, bukan. Namun, semata mata dalam rangka merawat an menjaga keutuhan NKRI yang berdasarkan pancasilan dan UUD RI tahun 1945," tandas dia.
