48 Ribu Orang Teken Petisi 'Penjarakan Ahok'

Selasa, 09 Mei 2017 | 10:37 WIB
48 Ribu Orang Teken Petisi 'Penjarakan Ahok'
Sidang putusan perkara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Auditorium Kementan [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Dengan hormat,

Kami yang menandatangani petisi ini, sehubungan dengan perkara pidana No.1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR dengan terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kami ikuti dengan seksama dari media cetak dan televisi, untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok didakwa dengan pertama: Pasal 156a huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, atau kedua: Pasal 156 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

2. Bahwa menurut kami, terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok seharusnya didakwa bukan dengan dakwaan alternatif, karena pasal yang didakwakan yaitu pasal 156a dan pasal 156 KUHP tidak bersifat mengecualikan. Sehingga seharusnya terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu pasal 156a dan pasal 156 KUHP, karena perbuatan pidana yang diancam pasal 156a dan 156 KUHP tersebut saling berdiri satu sama lain, namun keseluruhannya dilakukan oleh terdakwa.

Baca Juga: Djarot Minta Warga Doakan Hakim Adil Putuskan Hukuman Ahok

3. Bahwa dalam pembacaan tuntutannya, jaksa menguraikan fakta-fakta hukum pada persidangan yang pada pokoknya menurut kami, terdakwa sudah pernah melakukan tindakan yang serupa dengan tindakan yang didakwakan dalam kasus a quo, yaitu antara lain:

- Pada tanggal 18 Februari 2008, saudara terdakwa pernah membuat buku yang berjudul “Merubah Indonesia” yang memuat tulisan sebagai berikut:

"Selama karier politik saya, saya mendaftarkan diri jadi anggota partai, menjadi ketua cabang, melakukan verifikasi, sampai mengikuti pemilu, kampanye pemilihan bupati bahkan sampai gubernur, ada ayat yang saya begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat dengan tujuan memuluskan jalan menuju kekuasaan, yaitu oleh oknum yang kerasukan roh kolonialisme, Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit karena tidak bisa bersaing dengan visi-misi program dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep 'seiman' memilihnya. Dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan Surat Al-Maidah 51. Isinya, melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpin mereka, dengan tambahan, jangan pernah memilih kafir menjadi pemimpin. Intinya, mereka mengajak agar memilih pemimpin dari kaum yang seiman,"

- Pada tanggal 7 Oktober 2016, saudara terdakwa membuat klarifikasi pernyataannya di Pulau Seribu yang justru mengulangi tindakan yang didakwakan, dimana dalam klarifikasinya terdakwa mengatakan yang pada pokoknya adalah terdakwa beranggapan bahwa orang-orang yang menganggap ayat Al-Maidah 51 sebagai larangan bagi umat Islam untuk memilih pemimpin yang bukan muslim adalah rasis dan pengecut.

4. Bahwa berdasarkan butir 3 diatas, menurut kami terdakwa tidak layak dipidana dengan masa percobaan, karena terbukti dalam persidangan, terdakwa sudah pernah dan secara sadar melakukan tindakan yang didakwakan secara berulang.

Baca Juga: HTI Dibubarkan, Menag: Pemerintah Tidak AntiDakwah

5. Bahwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dituntut dengan hukuman pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI