Infografis
Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia mempertanyakan langkah pemerintah mengusulkan membubarkan HTI, Senin (8/5/2017).
"Kami menyesalkan langkah itu. Apa salahnya Hizbut Tahrir? HTI itu menyampaikan dakwah Islam. Bertentangannya dimana? Dakwah Islam. Semua yang disampaikan itu semuanya ajaran Islam. Syariah, Khilafah dan aqidah, itu semua ajaran Islam," kata juru bicara HTI Ismail Yusanto di kantor HTI, Jalan Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan.
Ismail juga mempertanyakan tuduhan yang menyebutkan ideologi HTI bertentangan dengan Pancasila.
"Justru itu pertanyaannya," kata dia.
Baca Juga: HTI: Kami Legal, Tak Pernah Langgar Hukum
Ismail menegaskan pesan-pesan yang diserukan HTI tidak bertentangan dengan Pancasila.
"Ya nggak dong. Ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Di dalam UU Ormas juga disebutkan seperti itu. Disebutkan bahwa Islam itu tidak masuk ke dalam paham yang bertentangan dengan Pancasila. Artinya ketika kami menyampaikan ajaran Islam tidak bisa disebut sebagai anti Pancasila. UU Ormas mengatakan seperti itu," kata dia.
Ketika ditanya mengenai anggapan bahwa HTI menimbulkan benturan di tengah masyarakat, Ismail kembali mempertanyakannya.
"Benturan yang mana coba tunjukkan, kalau ada benturan. Kami sudah bergerak di Indonesia sudah lebih dari 25 tahun. Tidak ada satu pun benturan. Kalau yang mengganggu dakwah kami ada. Beda ya dengan benturan," kata dia.
Ismail menambahkan HTI turut berkontribusi kepada bangsa dalam dakwah ikut serta membina dan meningkatkan kualitas SDM umat. Dengan begitu umat paham nilai Islam sebagai seorang muslim.
Baca Juga: Wiranto Dapat Kiriman Karangan Bunga Dukung Bubarkan HTI
"Korupsi itu intinya rendahnya moralitas dan integritas, artinya rendahnya SDM. HTI itu berdakwah mengajarkan tauhid. Takut kepada Allah. Masa seperti itu tidak bisa disebut sebagai turut serta membangun. Pembangunan SDM justru yang paling penting," kata dia.
"HTI tidak mencuri uang negara, tidak korupsi, tidak menimbulkan huru-hara. Sementera banyak itu kelompok yang melakukan korupsi. Kenapa bukan itu yang dilarang," Ismail menambahkan.
Ismail berharap dapat bertemu dengan pemerintah untuk memperjelas duduk perkara.
Siang tadi, Menkopolhukam Wiranto mengumumkan keputusan pemerintah mengusulkan pembubaran HTI.
"Kami membubarkan tentu dengan langkah hukum dan berdasarkan hukum. Nanti akan ada proses pengajuan kepada suatu lembaga peradilan," kata Wiranto.
Wiranto menjelaskan pembubaran harus dibawa ke ranah pengadilan karena pemerintah tak ingin sewenang-wenang dalam melakukan pembubaran, meski HTI telah dianggap bertentangan dengan ideologi negara Pancasila.
"Langkah itu harus dilakukan semata-mata mencegah berbagai embrio yang dapat berkembang dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang ujungnya menganggu eksistensi kita sebagai bangsa yang sedang berkembang," kata dia.
