Luhut Setuju Ormas Anti Pancasila Dibubarkan Pemerintah

Adhitya Himawan Suara.Com
Senin, 08 Mei 2017 | 05:10 WIB
Luhut Setuju Ormas Anti Pancasila Dibubarkan Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan. [Dok Kemenko Maritim]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Membagikan peta

Pada acara tersebut Menko Luhut secara simbolis membagikan peta kepada para kepala sekolah dasar di kawasan tersebut. Dalam sambutannya ia membawa alat peraga peta Indonesia untuk memperlihatkan betapa luasnya Indonesia yang mencakup daratan dan lautan.

"Dari Merauke ke Sabang itu delapan jam, betapa besarnya Indonesia. Jakarta ke Tokyo itu enam setengah jam. Jadi Indonesia itu kaya sekali," ujar Menko Luhut.

Dengan gambaran tersebut ia meminta para guru untuk mengingatkan para murid betapa besarnya Indonesia sehingga kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. "Saya mohon Bapak Ibu guru untuk menyampaikan kepada murid-murid (tentang hal ini). Saya masih ingat waktu saya sekolah, betapa pentingnya persatuan dan kesatuan tadi," katanya.

Baca Juga: Luhut: Divestasi Saham Freeport 51 Persen ke RI Sudah Beres

Ketika ditanya tentang pembubaran ormas yang bertentangan dengan Pancasila, ia mengatakan setuju dengan langkah yang diambil Menko Polhukam Wiranto. "Negara ini harus diatur dengan benar. Jangan negara ini terpecah belah karena masalah-masalah seperti itu. Ngga benar itu, jadi pak Wiranto sudah benar itu. Siapa yang ngga mau bikin negeri ini tertib, negeri ini harus disiplin. Ngga bisa main-main," jawabnya.

Wartawan juga menanyakan pendapat Menko Luhut tentang pengadilan putusan Ahok pekan depan.  "Ada sistem pengadilan. Kalau pengadilannya ngga baik ya kita perbaiki, jangan pengadilan jalanan, ngga benar itu," ujarnya.

Ketika ditanyakan perkembangan reklamasi teluk Jakarta, Menko Luhut mengatakan hal ini masih dikaji oleh Bappenas. Saat ditanya apakah sudah melakukan pembicaraan dengan Gubernur terpilih, ia mengatakan belum ada rencana untuk itu dalam waktu dekat.

"Kami masih menyiapkan, kalau sudah selesai saya akan undang semua stakeholder, termasuk yang menentang reklamasi itu untuk bicara. Jadi jangan bicara di koran. Bicara secara ilmiah dimana salahnya, nanti legalnya dan teknisnya dimana salahnya. Kita kan juga tidak mau negeri ini rusak. Jangan terus menuduh macam-macam. Kami juga punya harga diri, tidak mau kami macam-macam. Nanti kita akan undang siapa saja yang mau datang itu. Tapi bawa data jangan hanya teriak-teriak," jawabnya.

Menko Luhut juga mendapat pertanyaan tentang perpanjangan izin cantrang.  "Presiden kan sudah memberitahu, Bu Susi juga sudah beritahu, sekarang beliau sedang exercise program kedepan ini bagaimana. Menggunakan teknologi-teknologi lain misalnya dengan memelihara ikan. Potensi laut kita sangat besar, antara 19-20 triliun per tahun," ujarnya.

Baca Juga: Luhut Tegaskan One Belt One Road Cina Bukan Ancaman Bagi RI

Tentang kebijakannya sendiri Menko Luhut mengatakan ia sudah meminta Menteri KKP untuk menyiapkan.  "Semoga dalam waktu 1-2 minggu beliau sudah bisa melaporkan. Nanti kita exercise lalu sosialisasi," jawab Menko Luhut.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI