Infografis
Suara.com - Wasekjen Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan ambang batas mengusung calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sangat penting untuk memperkuat pemerintahan. Jika tidak, tiap kebijakan dari pemerintah akan selalu ditentang oleh parlemen.
"Intinya presidential treshold 20 persen suara itu, untuk mendorong partai politik untuk melakukan koalisi sejak awal. Menunjukkan dukungan ke presiden. Presiden harus didukung partai yang sudah teruji di pemilu sebelumnya. Menurut saya, harus ditradisikan, karena membangun koalisi atas kesamaan ideologi sangat sulit," kata Ace dalam diskusi "Membatasi Ambang Presidensial" di gado - gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/5/2017).
Lebih lanjut kata anggota Komisi II DPR RI ini bila ambang batas pencalonan presiden tak diberlakukan, kemungkinan partai juga akan mengajukan calon presiden masing-masing.
"Sekarang partai politik di parlemen ada 10. Kalau misal nanti katakan 15 parpol bisa calonkan presiden, kita tidak bisa jamin mereka sudah menyatakan menjadi calon presiden (masing - masing partai)," ujar Ace.
Baca Juga: Rp2,6 Triliun, Jumlah Transaksi Sementara IIMS 2017
"Bahkan sekarang partai baru saja ketua umumnya sudah kemana-mana dan sudah dinyatakan sebagai calon presiden, semua medianya dipakai untuk pencalonan presiden. Memang itu sah -sah saja, tetapi terujinya dalam politik itu menjadi bagian penting," katanya menambahkan.
Ace menyebut dari 10 fraksi partai di DPR saat ini, hanya ada empat fraksi yang mendukung Pemilu 2019 berlangsung tanpa adanya ambang batas mengusung calon presiden, yakni Partai Amanat Nasional, Partai Hanura, Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Sisanya tetap menghendaki ada ambang batas untuk mengusung calon presiden.
