Infografis
Suara.com - Puluhan nelayan dari sejumlah daerah di Indonesia, mendatangi dan berdialog Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di kantornya Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Sela-sa (2/5/2017).
Dalam pertemuan tersebut para nelayan mengeluhkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015, Tentang Larangan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
Selain itu, mereka juga mengeluhkan paraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor 71 Tahun 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat tangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia serta paraturan menteri KKP Nomor 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster, kepiting dan rajungan.
Selain itu, para nelayan ini juga mengeluh soal sikap Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan nelayan yang beroprasi menggunakan cantrang.
Baca Juga: Perahunya Dihancurkan, 8 Nelayan Indonesia Ditangkap Australia
Menanggapi keluhan para nelayan tersebut, Muhaimin meminta pihak Kepolisian melepas atau menjadikan nelayan-nelayan tersebut sebagai tahanan kota.
"Bila pihak Kepolisian membutuhkan penjamin, maka saya sendirilah yang akan menjamin. Kasihan para nelayan, mereka harus menghidupi keluarga mereka, jika ditangkap keluarga mereka makan apa," kata Muhaimin.
Lebih lanjut, Muhaimin juga meminta kepada Menteri KKP, Susi Pudjiastuti untuk hadir menemui nelayan, terserah mau dialog dengan nelayan di mana, apakah nelayan Sukabumi, Lamongan atau Pantura.
"Kalau Bu Susi butuh teman dan takut berdialog dengan nelayan, saya akan temani. Pertemuan dengan nelayan sangat penting agar semua pihak mengetahui langsung permasalahan para nelayan," ujar Muhaimin.
Muhaimin juga memastikan PKB betul-betul murni ingin memperjuangan nasib nelayan dan warga Nahdliyyin akibat kebijakan Menteri KKP yang tidak membuat kemakmuran dan kesejahteraan pada nelayan.
Baca Juga: Jokowi Janji Beri Solusi Nelayan Soal Larangan Cantrang
“saya dan PKB betul-betul murni karena nelayan adalah mayoritas warga kita, mayoritas warga Nahdlatul Ulama, Nahdliyyin dan nahdliyat yang menjerit karena kebijakan-kebijakan Menteri KKP terutama yang tidak membuat kemakmuran dan kesejahteraan nelayan," kata Muhaimin.
Salah seorang nelayan asal Banten, Suadi mengeluhkan kebijakan Susi yang berujung pada matinya kapal-kapal kecil dan banyak nelayan yang ditangkap lantaran masih menggunakan cantrang.
"Kami memang tidak merasakan dampaknya secara langsung, tapi kami terkena imbasnya. Sebab, kapal-kapal di Banten, merupakan kapal-kapal sedang yang masih menggunakan cantrang. Mereka terpaksa menghentikan operasi karena takut ditangkap polisi," ujar Suadi.
Ditambahkan nelayan lainnya, Marawih, nelayan asal Pantura. Ia mengaku kesal sekaligus sedih dengan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Susi. Sebab, sebelum Susi mengeluarkan kebijakan itu, nelayan sangat senang bertemu pihak TNI AL dan pihak Kepolisian di laut.
"Sekarang kami merasa terancam, setiap kali melihat Polisi dan TNI rasanya takut dan ingin segera kabur atau menghindar," kata Marawih.
