Infografis
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mendorong pemerintah daerah segera memiliki peta daerah rawan banjir dan longsor.
Peta tersebut nantinya menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk memperbolehkan suatu lokasi ditempati masyarakat atau tidak. Selain berguna untuk mengantisipasi dan evakuasi bila bencana datang.
Hal tersebut disampaikan Khofifah saat mengunjungi wilayah terdampak banjir bandang di Dusun Deles, Desa Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Selasa (2/5/2017). Sebelumnya, Khofifah juga menyempatkan menengok korban selamat di RSUD Tidar, Magelang.
"Jika memang lokasi banjir dan tanah longsor masuk dalam zona rawan bencana maka seharusnya tidak dapat ditinggali penduduk. Disitulah Pemerintah daerah melakukan fungsi pengawasan," ujar Khofifah.
Baca Juga: Mensos Kebut Pembangunan 1000 Kampung Siaga Bencana Hingga 2019
Sedangkan terkait opsi relokasi, Khofifah menyampaikan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Lahan dipersiapkan Pemerintah Daerah, sedangkan Kementerian Soaial memberi bantuan isi hunian tetap berupa perabotan rumah, peralatan dapur, tempat tidur, dan lain sebagainya senilai Rp3 juta.
Relokasi, menurut dia, penting dilakukan untuk menghindari bencana alam dan kerugian yang lebih besar. Terutama kehilangan nyawa akibat bencana alam seperti tanah longsor dan banjir.
"Daripada terus menerus merasa was-was tertimpa bencana, lebih baik pindah," imbuhnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah melalui Kementerian Sosial juga akan mengembangkan dan memperbanyak keberadaaan Kampung Siaga Bencana. KSB dimaksudkan untuk mempersiapkan warga di daerah rawan bencana menghadapi bencana alam. Target hingga 2019, berdiri sebanyak 1000 KSB.
Baca Juga: Mensos Optimis Bansos Non Tunai Tingkatkan Inklusi Keuangan
Mensos Naik Motor Trail
