Infografis
Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Rizal Ramli memuji kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam mengejar para penerima dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia periode 1997-1998. Kebijakan Gus Dur dinilai menguatkan posisi Indonesia.
"Artinya penghutang tanggungjawab sampai generasi ketiga. Bapaknya, anaknya, cucunya, sehingga kalau bapaknya meninggal, cucunya harus tanggungjawab," kata Rizal usai diperiksa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (2/5/2017).
Rizal membandingkan kebijakan Gus Dur dengan Presiden Megawati Soekarnoputri. Megawati mengeluarkan kebijakan yang dinilai melonggarkan bagi para obligor terkait penagihan utang. Seperti kebijakan personal guarantee yang diterapkan Gus Dur, namun, tidak berlaku lagi saat Megawati memimpin.
"Tapi begitu pemerintah Gus Dur jatuh, Rizal Ramli tidak jadi Menko (Ekuin), pemerintah yang baru (Megawati Soekarnoputri) mengembalikan kembali kebijakan personal guarantee," katanya.
Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 untuk memberikan jaminan hukum kepada obligor yang telah melunasi utang BLBI. Melalui inpres itu, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Lunas.
Salah satu SKL yang diterbitkan Ketua BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung pada 2004 adalah untuk Bank Dagang Negara Indonesia -- milik Sjamsul Nursalim. KPK menduga SKL BLBI ke Sjamsul Nursalim merugikan negara hingga Rp3,7 triliun.
Sjamsul Nursalim baru melunasi Rp1,1 triliun dari total utangnya sebesar Rp4,8 triliun, yang harus diserahkan kepada BPPN.
Rizal menjelaskan sejak awal pengucuran dana BLBI, para pengusaha diwajibkan mengganti secara tunai. Ada 48 bank yang menerima dana segar BLBI di era Presiden Soeharto. Namun, kata Rizal, pemerintahan Presiden B. J. Habibie mengubah bahwa para penerima BLBI tak perlu membayarnya secara tunai.
"Tapi pada pemerintahan Habibie dilobi, diganti nggak usah dibayar tunai asal diserahkan aset berupa saham, tanah dan perusahaan. Kalau obligor benar, dia serahkan aset yang bagus, yang sesuai dengan nilainya. Tapi ada kasus-kasus dimana diserahkan aset busuk yang nilainya tidak sepadan," kata Rizal.
Rizal mendukung KPK mengusut kasus penerbitan SKL BLBI yang dikeluarkan Syafruddin kepada Sjamsul Nursalim.
"Saya setuju dengan KPK, kalau ada yang belum lunas harus bayar," katanya.
"Artinya penghutang tanggungjawab sampai generasi ketiga. Bapaknya, anaknya, cucunya, sehingga kalau bapaknya meninggal, cucunya harus tanggungjawab," kata Rizal usai diperiksa di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (2/5/2017).
Rizal membandingkan kebijakan Gus Dur dengan Presiden Megawati Soekarnoputri. Megawati mengeluarkan kebijakan yang dinilai melonggarkan bagi para obligor terkait penagihan utang. Seperti kebijakan personal guarantee yang diterapkan Gus Dur, namun, tidak berlaku lagi saat Megawati memimpin.
"Tapi begitu pemerintah Gus Dur jatuh, Rizal Ramli tidak jadi Menko (Ekuin), pemerintah yang baru (Megawati Soekarnoputri) mengembalikan kembali kebijakan personal guarantee," katanya.
Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 untuk memberikan jaminan hukum kepada obligor yang telah melunasi utang BLBI. Melalui inpres itu, Badan Penyehatan Perbankan Nasional, kemudian mengeluarkan Surat Keterangan Lunas.
Salah satu SKL yang diterbitkan Ketua BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung pada 2004 adalah untuk Bank Dagang Negara Indonesia -- milik Sjamsul Nursalim. KPK menduga SKL BLBI ke Sjamsul Nursalim merugikan negara hingga Rp3,7 triliun.
Sjamsul Nursalim baru melunasi Rp1,1 triliun dari total utangnya sebesar Rp4,8 triliun, yang harus diserahkan kepada BPPN.
Rizal menjelaskan sejak awal pengucuran dana BLBI, para pengusaha diwajibkan mengganti secara tunai. Ada 48 bank yang menerima dana segar BLBI di era Presiden Soeharto. Namun, kata Rizal, pemerintahan Presiden B. J. Habibie mengubah bahwa para penerima BLBI tak perlu membayarnya secara tunai.
"Tapi pada pemerintahan Habibie dilobi, diganti nggak usah dibayar tunai asal diserahkan aset berupa saham, tanah dan perusahaan. Kalau obligor benar, dia serahkan aset yang bagus, yang sesuai dengan nilainya. Tapi ada kasus-kasus dimana diserahkan aset busuk yang nilainya tidak sepadan," kata Rizal.
Rizal mendukung KPK mengusut kasus penerbitan SKL BLBI yang dikeluarkan Syafruddin kepada Sjamsul Nursalim.
"Saya setuju dengan KPK, kalau ada yang belum lunas harus bayar," katanya.
