Infografis
Wakil Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat tak habis pikir dengan aksi sekelompok anggota Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang membakar karangan bunga di depan Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, di tengah peringatan Hari Buruh Internasional, Senin (1/5/2017).
Djarot mengatakan karangan bunga tidak ada hubungannya dengan nilai upah minimum provinsi yang dituntut buruh. Itu sebabnya, melampiaskan tuntutan kepada karangan bunga merupakan tindakan yang tidak tepat sasaran.
"Kalau masalah UMP, kan ada dialognya. Bukan kemudian itu (bakar karangan bunga)," kata Djarot di lapangan IRTI, Monumen Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
Lagi pula, kata Djarot, kebijakan menaikkan UMP tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh gubernur dan wakil gubernur, melainkan harus melalui kesepakatan antara industri dan pekerjaan. Dalam hal ini, gubernur hanya menjadi fasilitator dan mengesahkan kebijakan yang didasarkan pada kesepakatan bersama.
"Jadi sebetulnya itu (bakar karangan bunga) salah alamat, salah sasaran," ujar Djarot.
Djarot mengatakan daripada melakukan hal-hal yang kontra produktif dengan tuntutan, lebih baik kalangan buruh fokus meningkatkan kompetensi masing-masing. Apalagi, persaingan tidak hanya berlaku antar sesama warga di Indonesia, melainkan dengan masyarakat dunia.
"Ini era kompetisi loh. Kita bukan hanya bersaing sesama bangsa Indonesia. Tapi juga bersaing dengan warga negara yang ada di ASEAN. Ini kan masalah kualitas dan kompetensi," kata Djarot.
Djarot mengatakan pemerintah Jakarta selama ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
"Kita berusaha menekan pengeluaran mereka. Contoh, naik Transjakarta gratis. Anaknya kita sekolahkan, ada KJP. Kalau mereka sakit kita biayai, gratis. Ada BPJS Kesehatan. Daging sudah murah dengan operasi pasar," kata Djarot.
Djarot mengatakan karangan bunga tidak ada hubungannya dengan nilai upah minimum provinsi yang dituntut buruh. Itu sebabnya, melampiaskan tuntutan kepada karangan bunga merupakan tindakan yang tidak tepat sasaran.
"Kalau masalah UMP, kan ada dialognya. Bukan kemudian itu (bakar karangan bunga)," kata Djarot di lapangan IRTI, Monumen Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2017).
Lagi pula, kata Djarot, kebijakan menaikkan UMP tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh gubernur dan wakil gubernur, melainkan harus melalui kesepakatan antara industri dan pekerjaan. Dalam hal ini, gubernur hanya menjadi fasilitator dan mengesahkan kebijakan yang didasarkan pada kesepakatan bersama.
"Jadi sebetulnya itu (bakar karangan bunga) salah alamat, salah sasaran," ujar Djarot.
Djarot mengatakan daripada melakukan hal-hal yang kontra produktif dengan tuntutan, lebih baik kalangan buruh fokus meningkatkan kompetensi masing-masing. Apalagi, persaingan tidak hanya berlaku antar sesama warga di Indonesia, melainkan dengan masyarakat dunia.
"Ini era kompetisi loh. Kita bukan hanya bersaing sesama bangsa Indonesia. Tapi juga bersaing dengan warga negara yang ada di ASEAN. Ini kan masalah kualitas dan kompetensi," kata Djarot.
Djarot mengatakan pemerintah Jakarta selama ini sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
"Kita berusaha menekan pengeluaran mereka. Contoh, naik Transjakarta gratis. Anaknya kita sekolahkan, ada KJP. Kalau mereka sakit kita biayai, gratis. Ada BPJS Kesehatan. Daging sudah murah dengan operasi pasar," kata Djarot.
