Infografis
Suara.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Mohamad Taufik meminta gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tajahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat bertanggungjawab atas program bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara. Rumah warga sudah terlanjur dibongkar namun renovasi belum dilakukan.
Anggota DPRD DKI Jakarta ini menilai program bedah rumah merupakan bagian dari kampanye Ahok-Djarot. Programnya diluncurkan menjelang Pilkada Jakarta.
"Itulah jadinya kalau programnya nggak terencana, kan merugikan masyarakat. Harus bertanggungjawab dong. Itu kan kampanye dia. Gubernur yang kalah ini tanggungjawab. Itu kan kampanye dia," kata Taufik di Kantor DPD Partai Gerindra di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (27/4/2017).
Diketahui, program bedah rumah adalah program yang ditujukan untuk dilakukan renovasi terhadap rumah warga yang kurang layak pakai. Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program tersebut pada 17 April 2017. Meskipun progran tersebut merupakan progam Pemda DKI, namun untuk pengerjaan menggunakan dana Corporates Social Responsibility (CSR) perusahaan swasta.
Tercatat ada 10 rumah di Jalan Cilincing Lama I, RT 02 dan 015 RW 03 Kelurahan Cilincing yang dibongkar saat peluncuran program pada 17 April. Pada awalnya, proses renovasi ditargetkan selesai dalam waktu 5 hari per rumah. Namun, sebagian rumah tersebut belum selesai dikerjakan hingga saat ini.
Menurut Taufik, program tersebut tidak tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Sebab itu, ia menilai program tersebut hanya ditujukan untuk kepentingan kampanye.
"Itu program siapa tuh? Kalau program DKI nggak ada di APBD. Itu kan program kampanye. Saya kira harus diselesaikan.
Jadi jangan ditelantarkan rumah warga," tutur Taufik.
Ia juga meminta agara Sekretaris Daerah Saefullah bertanggungjawab terhadap rumah-rumah yang terlanjur dibongkar itu.
"Sekda harus bertanggungjawab. Karena waktu itu Sekda lah yang mengatakan itu program percobaan. Dari CSR. Kalau itu CSR, duitnya ada dong. Kenapa kok itu nggak kelar? Mesti diaudit dong. Itulah gegabah itu namanya," ujar Taufik.
"Itu sangat merugikan rakyat kalau tidak dilanjutkan. Saya kira sangat memalukan cara-cara begitu," Taufik menambahkan.
