Sidang Putusan Kasus Ahok Bakal Dijaga Ketat

Selasa, 25 April 2017 | 19:42 WIB
Sidang Putusan Kasus Ahok Bakal Dijaga Ketat
Terdakwa kasus penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), saat menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pleidoi di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (25/4/2017). [Antara/Indrianto Eko Suwarso]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
Polda Metro Jaya akan mengerahkan pasukan untuk mengamankan sidang pembacaan putusan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan diselenggarakan di Audiotrium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

"Tentunya kami persiapkan lokasi, sarana dan personil yang untuk pengamanan. Sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) yang kami lakukan," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Selasa (25/4/2017).

Mengenai jumlah anggota yang akan dikerahkan, Argo belum dapat memastikan. Tapi, akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

"Nanti kami lihat ya, apakah nanti dalam pemberitahuan atau peningkatan atau tidak. Ada personil yang stand by untuk keperluan jika diperlukan. Artinya bahwa setiap nanti ada kegiatan langsung kami panggil personil langsung ada," kata Argo.

Saat ini, Argo belum menerima pemberitahuan mengenai rencana aksi massa di sekitar gedung persidangan.

Ahok dituntut jaksa dengan pidana penjara selama satu tahun dengan hukuman percobaan dua tahun.

Siang tadi, Ahok menyampaikan nota pembelaan. Intinya, Ahok menekankan kalau dia tidak berniat menista agama Islam. Melihat tuntutan dan pasal yang dipakai jaksa, Ahok semakin yakin bahwa secara hukum tidak ada bukti penistaan agama. Itu sebabnya, Ahok berharap majelis hakim membebaskannya.

Ketua jaksa Ali Mukartono mengatakan tidak ada fakta baru yang disampaikan dalam nota pembelaan. Itu sebabnya, jaksa tidak mengajukan replik, meski berdasarkan Pasal 182 KUHAP memiliki hak untuk itu.

"Kedua ada sebagian pengulangan di materi eksepsi yang sudah diputus majelis hakim. Kami juga harus mengembalikan jadwal yang pernah mundur," ujar Ali dalam persidangan di gedung Auditorium Kementerian Pertanian.

Perbuatan Ahok dinilai jaksa telah memenuhi unsur Pasal 156 KUHP.

"Maka untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu kami merasa apa yang kami sampaikan pada tuntutan sudah cukup. Pada prinsipnya kami tetap pada tuntutan sebagaimana surat tuntutan yang kami bacakan. Demikian sikap kami," kata Ali.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI