Infografis
Suara.com - Total usulan anggaran KPU di daerah kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan pilkada tahun 2018 sebesar Rp11,3 triliun, dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
"Total usulan KPU pada pemda sampai 28 Maret 2017 sebesar Rp11,3 triliun untuk 171 daerah yang melaksanakan Pilkada 2018," kata Ketua KPU Arief Budiman di ruang rapat Komisi II DPR, dikutip dari Antara, Selasa (25/4/2017).
Dia menjelaskan anggaran yang diajukan relatif besar karena daerah yang melaksanakan pilkada jumlah pemilihnya banyak.
Ia mencontohkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Selatan, dan Bali. Itu sebabnya, membutuhkan dana yang lebih besar, salah satunya digunakan untuk rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.
"Substansi pengusulan anggaran berbeda-beda pada masing-masing daerah, belanja non operasional," ujarnya.
Ia juga menjelaskan KPU RI akan menyiapkan pelaksanaan seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota karena di beberapa daerah akan berakhir pada Mei 2017.
Selain itu, dia mengatakan KPU akan menyempurnakan rekrutmen anggota KPU di daerah dalam menghadapi pilkada serentak.
Sebelumnya, Komisi II mengadakan rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu pada Selasa (25/4/2017), khusus membahas persiapan pelaksanaan pilkada yang berlangsung di 171 daerah.
Achmad Baidowi mengatakan salah satu hal yang dibahas dalam RPD itu terkait NPHD dan menilai Pemerintah Daerah diharapkan jangan telat mencairkannya untuk keperluan Pilkada 2018, karena dapat mempengaruhi tahapan Pilkada yang dimulai sekitar bulan September 2017.
Dia menilai seharusnya sejak awal sebelum pelaksanaan Pilkada 2018, NPHD harus dicairkan karena akan digunakan untuk berbagai keperluan misalnya rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan.
