Novanto di Korupsi e-KTP, Yorrys Raweyai Usul Penyelamatan Golkar

Senin, 24 April 2017 | 16:01 WIB
Novanto di Korupsi e-KTP, Yorrys Raweyai Usul Penyelamatan Golkar
Ketua DPR Setya Novanto bersama Anas Urbaningrum bersaksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017). [Suara.com/Oke Atmaja]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Internal Partai Golkar gerah dengan dugaan keterlibatan Ketua Umumnya, Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP berbasis elektronik, e-KTP.

Politisi Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan partainya akan melakukan konsolidasi untuk menyelamatkan partai.

"Kita lagi sedang konsolidasi internal melihat dinamika proses Ketua Umum. Apalagi hari Rabu kemarin transparan terbuka tentang siapa yang disebut. Jadi nggak usah bangun alibi praduga tak bersalah. Jadi bagaimana Golkar selamatkan partai," katanya dalam diskusi bertajuk 'Partai Politik dan Budaya Korupsi' di Puri Denpasar Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (24/4/2017).

Kata Yorrys, semua orang yang berkepentingan atau stakeholder partai berlambang pohon beringin itu mendukung langkah konsolidasi tersebut. Mereka yang perkepentingan di antaranya Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, DPP tingkat satu dan dua, Dewan Pakar Golkar.

Baca Juga: Setya Novanto Disebut Minta 7 Persen dari Nilai Proyek e-KTP

Mereka melihat proses konsolidasi sangat penting, pasalnya Partai Golkar akan menghadapi proses Pilkada pada tahun 2018, dan Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden 2019 nanti. Utamanya setalah Novanto dicekal ke luar negeri dan pada sidang e-KTP Rabu kemarin. Nama Novanto kembali disebut-sebut.

"Kalau lihat kemelut Aburizal dengan yang kemarin, yang ini kan tidak sulit. Ketua Umum hampir pasti jadi tersangka. Kita harus pahami sekarang udah pencekalan. Golkar ambil sikap proaktif untuk selesaikan ini demi partai," kata Yorrys.

Namun demikian, Yorrys Raweyai belum bisa memastikan langkah konkrit apa yang akan diambil. Apakah Munaslub atau langkah lainnya.

"Kita sedang mewacanakan dengan berbagai langkah landasan yang aturannya terikat dengan perundang-undangan," katanya.

Baca Juga: Ade Komarudin Kembali Disebut Terima Duit Korupsi e-KTP

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI