Infografis
Suara.com - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu menungu realisasi janji kampanye pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Termasuk janji kampanye Anies-Sandi yang saat ini ramai diperbincangan di Media Sosial, yaitu penutupan hotel sekaligus diskotek, Alexis.
"Program yang disampaikan Anies-Sandi saat kampanye lalu harus direalisasikan setelah Anies-Sandi dilantik nanti pada Oktober 2017," kata Masinton dihubungi suara.com, Jakarta, Minggu (23/4/2017).
Meski demikian, Anggota Komisi III DPR ini mengembalikan kepada Anies dan Sandi untuk mengeluarkan kebijakan penutupan hotel ini. Sebab, pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Alexis dianggap tidak cukup bukti untuk dilakukan penutupan.
"Pemprov DKI Jakarta kan punya biro hukum, silakan dikaji dalam aspek hukum dan sosilogisnya," kata Masinton.
Perlu diketahui, pada masa kepemimpinan Ahok, ada sejumlah diskotek yang ditutup, di antaranya Diskotek Milles, Jakarta Barat, dan Diskotek Stadium, Jakarta Barat. Ahok menutup kedua diskotek tersebut karena adanya peredaran narkoba di tempat tersebut.
Selain penutupan Alexis, Masinton mencatat ada enam program lain yang ditawarkan Anies-Sandi. Yaitu, Porgram Rumah DP 0 persen, program tranportasi terintegrasi dengan biaya serba Rp5.000, penutupan Alexis, Program OK-OCE, Program KJP plus dan KJS plus, menghentikan reklmasi, dan menghentikan penggusuran. Dia pun berharap, ketujuh janji ini bisa dipenuhi oleh Anies-Sandi.
Baca Juga: Anies: Rayakan Kemenangan, Tukang Nasi Uduk Gratiskan Dagangan
"Selain tujuh program tersebut, Anies-Sandi juga harus meneruskan tradisi yang sudah dilakukan oleh Ahok-Djarot yaitu membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan profesional dalam melayani kepentingan warga Jakarta," kata Politikus yang memiliki Daerah Pemilihan DKI Jakarta II ini.
Selain itu, Masinton berharap, Anies-Sandi juga bisa menjaga aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak dialihkan menjadi milik swasta. Serta, menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai anggaran yang pro rakyat dan menyelamatkannya dari bancakan.
"Juga memastikan tegaknya Pancasila dan Kebhinekaan dalam prakter kehidupan masyarakat di Jakarta. Dan, membangun keadaban publik yang sesuai dengan nilai-nilai toleransi ketimuran Indonesia yang bebas dari praktek intimidasi dan pemaksaan kehendak," kata dia.
