Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi sedang konsolidasi untuk menanggapi desakan anggota DPR untuk membeberkan rekaman pemeriksaan terhadap anggota Komisi V DPR dari Fraksi Hanura Miryam S. Haryani. Miryam merupakan tersangka kasus dugaan memberikan keterangan palsu dalam upaya pengungkapan kasus dugaan korupsi e-KTP.
"Kami lihat prosesnya dulu, karena kami di dalam mau konsolidasi juga," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017).
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, KPK menolak untuk memenuhi permintaan membeberkan rekaman Miryam. Menyusul adanya penolakan tersebut, Komisi III kemudian menggulirkan usulan penggunaan hak angket.
Bagi Saut, desakan tersebut bukan intervensi penegakan hukum. KPK menghargai kewenangan lembaga legislatif untuk melakukan pengawasan.
"Ya nggaklah. DPR itu kan mitra kerja kita. semuanya harus di-check and balance. Harus didiskusikan," katanya.
Rekaman hasil pemeriksaan terhadap Miryam menyangkut penyebutan beberapa nama anggota dewan yang kemudian masuk ke dalam dakwaan jaksa KPK terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Irman dan Sugiharto.
Dalam rapat dengar pendapat ketika itu, enam fraksi menyatakan setuju penggunaan hak angket: Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Demokrat serta Fraksi PPP.
Sedangkan, Fraksi Hanura, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS masih akan konsultasi ke pimpinan fraksi sebelum memutuskan. Sementara PKB absen saat rapat sehingga belum ada sikap resmi.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan langkah menggulirkan hak angket bukan upaya mencampuri proses hukum di KPK.
"Kalau DPR tidak ada istilah intervensi, karena dalam fungsi pengawasannya kami boleh melakukan apa saja," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di DPR, Jakarta, Kamis (20/4/2017).
"Jadi saya kira itu positif dan sebagaimana semboyan KPK kalau kita jujur maka kita hebat sehingga tidak perlu takut," Fahri menambahkan.
Politikus yang dipecat Partai Keadilan Sejahtera tersebut menambahkan ide penggunaan hak angket bukan terbatas pada kasus Miryam, tapi juga untuk penanganan kasus-kasus oleh KPK yang dianggap bermasalah.
"Bukan ini bukan soal Miryam ini soal umum soal penegakan hukum secara umum bukan soal kasus per kasus. Ini hasil dari rapat komisi yang merupakan mandat dari rapim, bamus waktu itu jadi ya kasusnya itu banyak dan akhirnya yang mau diinvestigasi itu banyak," kata Fahri.
