Infografis
Dalam bahasa yang “legit” dan paling moderat, mobilisasi massa tersebut direncanakan karena tak lagi memercayai Pilkada DKI merupakan instrumen demokrasi liberal yang bisa menjamin keadilan. Sistem demokratis itu dianggap telah dikuasai oleh para pemodal yang secara mudah bisa membeli banyak suara warga untuk keuntungan "jagonya".
Selain itu, pilkada sebagai instrumen demokrasi liberal dituduh memberikan porsi terlalu besar terhadap kedaulatan individu. Alhasil, mereka mencurigai kalau kandidat lawan menang, maka kaum mayoritas justru berada dalam bahaya.
Karenanya, menambah jumlah massa untuk mengontrol proses politik elektoral tersebut menjadi satu-satunya cara untuk menjamin demokrasi tak "dibajak". Dengan kata lain, kelompok-kelompok yang memobilisasi massa itulah yang menjadi barisan terdepan pembela demokrasi.
Sebenarnya, persoalan ketidakpercayaan terhadap sistem pemilihan demokratis liberal seperti pilkada ini tak khas Indonesia. Prancis, yang bisa dikatakan menjadi negara demokrasi paling liberal pun memunyai persoalan yang sama. Di negeri tersebut, banyak kelompok yang mencaci sistem pemilihan karena dianggap tak demokratis.
Baca Juga: Astaga! 7 Selebriti Hollywood Ini Punya Kebiasaan Buruk yang Aneh
Namun, seorang filsuf politik Prancis, Jasques Ranciere, justru memunyai pemikiran sebaliknya. Dalam karya babonnya berjudul "La Haine de la démocratie" (Paris: éditions La Fabrique, 2005), ia hendak menunjukkan bahwa orang-orang yang tak memercayai prosedur demokrasi tersebut justru tak menyukai demokrasi itu sendiri.
Bagaimana bisa? "Demokrasi sebenarnya adalah sistem yang memberikan kekuasaan kepada siapa saja! bandit ataupun orang baik. Sejak dulu, itulah skandal demokrasi," tulis Ranciere dalam buku tersebut.
Selanjutnya, Ranciere balik menuding bahwa para pengkritik demokrasi sebenarnya adalah bagian dari kaum oligarkis atau elite yang tak ikhlas sistem demokrasi mengambilalih seluruh hak-hak istimewanya.
Para pengkritik demokrasi, kata Ranciere, justru memosisikan diri sebagai sekelompok kecil orang yang merasa "tahu" apa itu demokrasi, dan merasa harus memberitahu rakyat yang bodoh bahwa kalau demokrasi diperlakukan seperti "kacang goreng" yang dijual bebas, bisa mengarah ke anarkisme dan totalitarianisme.
Ironisnya, Ranciere menilai orang-orang yang mengkritik demokrasi itu "dibajak" atau tak lagi adil serta mengakomodasi suara kaum mayoritas, justru merupakan kelompok yang ingin melanggengkan tatanan oligarkis serta elitis.
Baca Juga: Surat Suara yang Rusak Diperlakukan Seperti Ini Oleh Sumarno
Lantas, bagaimana solusinya? Ranciere sebenarnya tak menawarkan satu pun solusi yang bisa dianggap ”obat mujarab” bagi hal tersebut. Sebab, baginya, demokrasi sendiri sudah menjadi skandal sejak kelahirannya, karena membuka peluang bagi orang baik maupun jahat untuk berkuasa.
