Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta untuk segera bekerja dalam pengusutan masalah bagi-bagi sembako yang terjadi menjelang pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 yang digelarl, besok, Kamis (18/4/2017).
"Itu tinggal Bawaslu lihat di mana ininya (pelanggarannya)," kata Andreas di DPR, Jakarta, Selasa (18/4/2017).
Dia mengakui, PDI Perjuangan memiliki agenda bagi-bagi sembako beberapa waktu belakangan ini. Namun, Andreas meyakini, bagi-bagi sembako tersebut tidak menyalahi aturan atau termasuk money politic. Sebab, katanya, yang dilakukan PDI Perjuangan adalah menggelar pasar murah.
"Apa yang dilakukan PDI Perjuangan adalah ya kita bukan bagi sembako gratis, tapi ini ya kebutuhan warga dengan harga yang terjangkau oleh warga. Artinya itu kan dibeli dengan harga yang lebih murah dan dalam proses ini kan hal yang biasa, pasar murah dan itu terbuka kok," kata dia.
Baca Juga: Soal 'Tamasya Al Maidah', Djarot: Tak Ada Pertunjukan di TPS
Anggota Komisi I DPR ini juga memberikan klarifikasi terkait adanya rumah dinas Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, di Kalibata, Jakarta, yang dijadikan gudang logistik.
Awalnya, rumah tersebut dikatakan menampung sembako yang akan dibagikan kepada warga jelang pencoblosan. Andreas membantah tudingan tersebut dan mengatakan sembako yang ada bukan untuk digunakan sebagai upaya 'money politic'.
"Jadi kan besok, saksi-saksi ini dikasih makanan dan mereka ada beberapa titik, jadi saksi ini nanti dikirim makanan, dan mereka nggak cari makan di luar, jadi ini kan kaya gudang logistik, tempatku juga dipakai buat tempat itu," kata dia.
