Infografis
Suara.com - Situasi politik memanas mendekati putaran kedua pemilihan kepala daerah Jakarta pada Rabu (19/4/2017). Isu suku, agama, ras, dan antar golongan kemudian intimidasi, ditambah dugaan politik uang semakin menambah runyam suasana.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini mengatakan masalah tersebut harus menjadi perhatian serius penyelenggara pilkada.
"Ini yang sangat perlu kita perhatikan. Tidak boleh ada tindakan intimidatif baik secara fisik maupun psikis kepada masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya besok," kata Titi di kantor Indonesia Corruption Watch, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2017).
Titi mengatakan Jakarta merupakan barometer bagi daerah - daerah lain dalam pesta demokrasi. Dia berharap proses pesta demokrasi di Jakarta dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil dan berlangsung umum, bebas dan rahasia.
"Untuk besok pemilih dapat memilih dengan merdeka. Merdeka artinya apa, terbebas dari semua ancaman, tanpa tekanan, tanpa paksaan, tanpa pengaruh yang dipaksakan dan mereka memilih dengan memahami apa proses yang sedang berlangsung serta mendapatkan informasi yang benar," ujar Titi.
Titi menyarankan kepada para saksi pasangan calon agar menunjukkan militansi di tempat pemungutan suara. Militansi yang dimaksud mengikuti semua koridor hukum yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.
"Kami minta mari tunjukkan militansi sebagai saksi pasangan calon yang siap mengawal suara pasangan calon berdasarkan prinsip pemilu yang jujur adil dan berintegritas," ujar Titi.
Titi juga mengimbau untuk semua tim pendukung maupun tim pemenangan pasangan calon, agar tidak melakukan aktivitas kampanye apapun dimasa tenang. Apalagi mengajak pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu.
"Jadi, marilah pemilih besok dapat memilih dengan merdeka. Merdeka itu mengartikulasikan semua prinsip pemilu secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Tidak boleh ada tekanan, tidak boleh ada intimidasi apalagi paksaan untuk memilih apalagi kekerasan," ujar Titi.
Titi mengapresiasi penyelenggara pemilu maupun aparat keamanan yang selama ini menunjukkan komitmen untuk menjaga pilkada dari aksi-aksi yang berpotensi menimbulkan masalah. Misalnya, tiga instansi mengeluarkan surat maklumat tentang pelarangan melakukan mobilisasi masa pada pelaksanaan pemungutan suara.
