Suara.com - Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan sejumlah ulama dan pimpinan ormas Islam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4/2017). Melalui pertemuan itu, Jokowi meminta sumbangsih pemikiran dari para ulama, utamanya untuk meningkatkan kehidupan keagamaan di Tanah Air.
"Bapak Presiden akan menyampaikan beberapa hal terkait sejumlah isu yang tentu memerlukan sumbangsih pemikiran dari Bapak/Ibu sekalian, terkait dengan upaya kita bersama untuk meningkatkan kehidupan keagamaan di Tanah Air, sekaligus juga kehidupan keumatan di Tanah Air ini," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang turut mendampingi Presiden, di awal pertemuan.
Lebih jauh, kesempatan tersebut juga dimanfaatkan oleh Jokowi untuk menyampaikan program-program pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan umat beragama.
"Salah satu masalah yang disampaikan bahwa beliau akan melakukan redistribusi aset tanah-tanah yang akan dibagikan kepada masyarakat, ormas, dan pesantren-pesantren. Kemudian adanya kemitraan antara pengusaha besar dengan masyarakat dan ormas. Juga masalah narkoba yang semakin hari semakin memprihatinkan, serta masalah terorisme dan radikalisme yang juga meminta perhatian dan dukungan para ulama," kata Ketua MUI, KH Ma'ruf Amin, dalam konferensi pers usai pertemuan.
Selain itu, jelang Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung pada 19 April nanti, Kepala Negara juga meminta dukungan para ulama agar turut menjaga situasi tetap kondusif. Dalam hal ini, ditegaskan bahwa semua pihak tentunya tidak menginginkan adanya suasana yang menimbulkan perpecahan bangsa.
"Terakhir masalah Pilkada. Beliau meminta agar para ulama ikut menenangkan, supaya situasi tetap kondusif. Jangan sampai merusak suasana dan menimbulkan perpecahan bangsa, serta jangan sampai ada (yang) membuat bangsa ini menjadi terpecah," ujar dia.
Menyikapi hal tersebut, para ulama dalam pertemuan tersebut menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh Jokowi. Ma'ruf Amin juga memberikan imbauan agar pendukung dari kedua pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta tidak memobilisasi massa yang dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.
"Para ulama sepakat untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang tadi disampaikan Bapak Presiden, baik yang menyangkut redistribusi aset, masalah kemitraan, penanggulangan narkoba, terorisme dan radikalisme, hingga untuk menjaga situasi yang kondusif. Pilkada yang akan dilaksanakan tanggal 19 April nanti itu jangan ada mobilisasi dari pihak mana pun sehingga menimbulkan ketidakstabilan suasana di DKI Jakarta," ucap Ma'ruf lagi.
Dalam pertemuan tersebut, tampak hadir antara lain Syafiq Mughni (Muhammadiyah), Yusnar Yusuf (Jam'iyatul Washliyah), Basri Barmanda (Perti), Mahfud MD (KAHMI), Jimly Asshiddiqie (ICMI), Hamdan Zoelva (Syarikat Islam), Dahnil Anzar (Pemuda Muhammadiyah), Yaqut Cholil Qoumas (PP GP Ansor), Siti Noordjannah Djohantini (Aisyiah), Anggia Ermarini (Fatayat NU), Habib Zain bin Umar bin Smith (Ketum Rabithah Alawiyah), Arifin Ilham (Majelis Az-Zikra), serta Yusuf Mansur (PP Darul Qur'an).