Infografis
Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan mendapat banyak sekali keluhan dari masyarakat menjelang pilkada Jakarta periode kedua. Umumnya, mereka ketakutan dengan aksi provokasi dan intimidasi di lapangan.
"Kasihan masyarakat tertekan dan ketakutan sampai bertanya pak kapolda ini bagaimana di Jakarta. Saya bilang saya minta kita akhiri yang buat rakyat cemas dan resah," kata Iriawan di acara silahturahmi dan deklarasi damai pilkada di lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017) petang.
Iriawan meminta semua tokoh masyarakat janganlah menyampaikan pernyataan-pernyataan provokatif.
"Tokoh masyarakat, ormas agama dan pemuda tidak keluarkan pernyataan yang provokasi dan mempengaruhi situasi," kata dia
Kepada warga, Iriawan mengimbau jangan khawatir. Aparat keamanan akan melindungi warga agar dapat memberikan hak pilih sesuai hati nurani.
"Kami dan Pangdam berkomitmen dalam maklumat sudah kami tandatangan, kemarin. Panglima TNI meminta, berapapun pasukan yang minta, kami siap. Kami akan lakukan tindakan tegas bagi yang melakukan pelanggaran hukum, sesuai komitmen kami," kata Iriawan.
"Kita tetap saudara satu kesatuan. Boleh berbeda Warga Jakarta yang kita cintai ini. Kita wujudkan pilkada Jakarta aman tertib dan damai," Iriawan menambahkan.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah berkomunikasi dengan panitia aksi Tamasya Al Maidah. Panitia itu memobilisasi massa dari luar Jakarta untuk mendatangi tempat pemungutan suara pada pilkada yang akan dilaksanakan 19 April 2017 dengan alasan untuk memastikan pencoblosan berlangsung demokratis.
"Itu intinya dari yang mengorganisir, kemudian kami tanya berapa kekuatannya, kalau ada yang mengatakan 1,3 juta, tapi mereka mengatakan tidak begitu, tidak semua TPS juga. Mereka mengatakan beberapa TPS yang potensial ada kecurangan," kata Tito di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta.
Tito mengimbau sebaiknya janganlah memobilisasi massa untuk mengawasi TPS. Soalnya sudah ada aparat berwenang yang mengamankan pilkada.
Tiga instansi, Kepolisian Daerah Metro Jaya, KPUD Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilu Jakarta, mengeluarkan maklumat bersama untuk melarang mobilisasi massa dari luar daerah.
Maklumat bersama ditandatangani Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan, Ketua KPUD Jakarta Sumarno, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Jakarta Mimah Susanti. Maklumat dikeluarkan di Jakarta, hari ini.
"Karena kita menjamin kebebasan dan kerahasiaan sebagai hak politik, jadi tidak boleh ada intimidasi," kata Tito.
Tito juga memerintahkan kepada seluruh kapolda untuk mengeluarkan maklumat serupa dengan kewenangan diskresi kepolisian yang telah dilindungi UU untuk menentukan dan menilai secara subyektif demi kepentingan publik.
"Kasihan masyarakat tertekan dan ketakutan sampai bertanya pak kapolda ini bagaimana di Jakarta. Saya bilang saya minta kita akhiri yang buat rakyat cemas dan resah," kata Iriawan di acara silahturahmi dan deklarasi damai pilkada di lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017) petang.
Iriawan meminta semua tokoh masyarakat janganlah menyampaikan pernyataan-pernyataan provokatif.
"Tokoh masyarakat, ormas agama dan pemuda tidak keluarkan pernyataan yang provokasi dan mempengaruhi situasi," kata dia
Kepada warga, Iriawan mengimbau jangan khawatir. Aparat keamanan akan melindungi warga agar dapat memberikan hak pilih sesuai hati nurani.
"Kami dan Pangdam berkomitmen dalam maklumat sudah kami tandatangan, kemarin. Panglima TNI meminta, berapapun pasukan yang minta, kami siap. Kami akan lakukan tindakan tegas bagi yang melakukan pelanggaran hukum, sesuai komitmen kami," kata Iriawan.
"Kita tetap saudara satu kesatuan. Boleh berbeda Warga Jakarta yang kita cintai ini. Kita wujudkan pilkada Jakarta aman tertib dan damai," Iriawan menambahkan.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah berkomunikasi dengan panitia aksi Tamasya Al Maidah. Panitia itu memobilisasi massa dari luar Jakarta untuk mendatangi tempat pemungutan suara pada pilkada yang akan dilaksanakan 19 April 2017 dengan alasan untuk memastikan pencoblosan berlangsung demokratis.
"Itu intinya dari yang mengorganisir, kemudian kami tanya berapa kekuatannya, kalau ada yang mengatakan 1,3 juta, tapi mereka mengatakan tidak begitu, tidak semua TPS juga. Mereka mengatakan beberapa TPS yang potensial ada kecurangan," kata Tito di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta.
Tito mengimbau sebaiknya janganlah memobilisasi massa untuk mengawasi TPS. Soalnya sudah ada aparat berwenang yang mengamankan pilkada.
Tiga instansi, Kepolisian Daerah Metro Jaya, KPUD Jakarta, dan Badan Pengawas Pemilu Jakarta, mengeluarkan maklumat bersama untuk melarang mobilisasi massa dari luar daerah.
Maklumat bersama ditandatangani Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Iriawan, Ketua KPUD Jakarta Sumarno, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Jakarta Mimah Susanti. Maklumat dikeluarkan di Jakarta, hari ini.
"Karena kita menjamin kebebasan dan kerahasiaan sebagai hak politik, jadi tidak boleh ada intimidasi," kata Tito.
Tito juga memerintahkan kepada seluruh kapolda untuk mengeluarkan maklumat serupa dengan kewenangan diskresi kepolisian yang telah dilindungi UU untuk menentukan dan menilai secara subyektif demi kepentingan publik.
