Infografis
Suara.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan sejumlah temuan kepada Jokowi, yaitu sebanyak 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,48 triliun.
Hal itu dilaporkan Ketua BPK Harry Azhar Azis saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/4/2017). Temuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya. Temuan ini terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IFIPS) II Tahun 2016.
"Dari ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan itu permasalahannya ada yang berdampak finansial atau 32 persen senilai Rp12,59 triliun yang jelas-jelas merugikan kerugian negara," kata Harry dalam pertemuan tersebut.
IHPS II Tahun 2016 merupakan ringkasan dari 604 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2016. LHP tersebut meliputi 81 LHP (13 persen) pada pemerintah pusat, 489 LHP (81 persen) pada pemerintah daerah dan BUMD, serta 34 LHP (6 persen) pada BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan, LHP dimaksud terdiri atas 9 LHP (1 persen) keuangan, 316 LHP (53 persen) kinerja, dan 279 LHP (46 persen) dengan tujuan tertentu (PDTT).
Baca Juga: Hadiri Sidang Paripurna DPD, Ini Komentar Ketua BPK
Hasil pemeriksaan BPK yang signifikan pada semester II Tahun 2016 adalah terkait dengan pengelolaan pendapatan pajak dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar dia.
Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain bahwa WP Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai pada empat KPP WP Besar terindikasi belum menyetorkan PPN yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar dengan potensi sanksi administrasi bunga minimal Rp538,13 miliar. Selain itu, Wajib Pungut PPN terlambat menyetorkan PPN yang dipungut dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp117,70 miliar.
"Terkait dengan pemeriksaan atas pengelolaan PNBP, permasalahan yang perlu mendapai perhatian adalah piutang macet biaya hak penggunaan frekuensi berpotensi tidak tertagih sebesai Rp1,85 triliun pada Kementerian Komunikasi dan Informatika," ungkap dia.
Temuan lainnya adalah tentang pengenaan tarif biaya pendidikan dan sewa Barang Miiik Negara pada Perguruan Tinggi Agama Negeri belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, sehingga tidak memiliki landasan hukum yang kuat.
Baca Juga: Misbakhun: Masalah Hukum Jadi Pertimbangan Pilih Anggota BPK
IHPS Tahun 2016 juga memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Sejak 2005 sampai dengan 2016, BPK telah menyampaikan 437.343 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK kepada entitas yang diperiksa senilai Rp241,71 triliun.
