Infografis
Meski begitu, demi menciptakan pilkada yang demokratis dan sukses, Sumarno berharap agar pasangan calon dan timnya juga ikut membantu KPU dalam mensukseskannya. Sebab, kalau hanya mempercayakannya kepada KPU maka akan sulit diwujudkan.
"Harapan kami, kita semua tentu menginginkan putaran kedua yang lebih baik, demokratis dan lebih akuntabel. Dan itu tidak cukup kalau hanya KPU. Kita juga berharap pasangan calon untuk memberikan pemahaman kepada pendukungnya di lapis bawah," kata Sumarno.
Sementara itu Kepolisian Republik Indonesia menetapkan status waspada pada hari pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua 19 April 2017 mendatang. Diduga potensi untuk terjadi aksi yang dapat mengganggu ketertiban umum karena persaingan ketat antar kedua pasangan calon dan pendukungnya.
"Pada saat itu, kita tetapkan status menjadi waspada," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Konisaris Besar Polisi Martinus Sitompul di tempat yang sama.
Baca Juga: Upaya Penambahan DPT di Putaran Dua Jadi Pilkada Terburuk
Meski begitu kata Martinus, situasi saat bukan berarti sudah dalam keadaan bahaya. Penetapan tersebut hanya untuk menggambarkan bahwa personil Kepolisian siap bertugas pada tanggal 19 April 2017 tersebut.
"Ini status yang menyatakan bahwa personil kami siap dipanggil. Ini situasi yang kita tetapkan untuk internal Polri saja," katanya.
Disinggung mengenai kerawanan, ia menyebut pihaknya menganggap semua wilayah di Ibu Kota rawan saat Pilkada putaran kedua. Maka seluruh personil akan dikerahkan dengan siap siaga dan memantau proses berjalannya pemungutan suara.
Personil yang diturunkan saat pengamanan disebut Martinus mencapai 36 ribu orang. Sebagian berasal dari Polda dengan perkiraan sebanyak 25 ribu personil, sementara sisanya dari wilayah penyangga seperti Karawang dan Banten.
"Kalau untuk personil, di Polda ada hampir 45 ribu. Sebagian dari Polda dan sebagian dari penyangga," kata Martinus.
Baca Juga: LKPI: Anies-Sandi Berpeluang Menang di Pilkada DKI Jakarta 2017
