Mei, Pemerintah Putuskan Ganjil-Genap di Tol Jakarta saat Mudik

Jum'at, 14 April 2017 | 15:52 WIB
Mei, Pemerintah Putuskan Ganjil-Genap di Tol Jakarta saat Mudik
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. [Dok Kementerian Perhubungan]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Perhubungan Budi Karya ‎Sumadi mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji wacana aturan ganjil-genap di jalan tol saat arus mudik lebaran nanti. Menurutnya, aturan ganjil-genap saat mudik lebaran tersebut merupakan usulan dari masyarakat melalui sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan.

Maka dari itu, Budi menargetkan pada bulan depan sudah dapat diputuskan apakah akan diterapkan aturan ganjil-genap saat arus mudik lebaran tersebut atau tidak.

"Saya akan mengundang masyarakat dari LSM, Universitas, KPPU, termasuk ahli untuk mengkaji. Satu bulan ini kami akan diskusi, nanti bulan Mei kami kabari akan ganjil-genap atau tidak," kata Budi Karya saat ditemui usai peninjauan persiapan angkutan lebaran di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat (14/4/2017).

‎Dia menambahkan pemerintah juga telah mempertimbangkan dampak positif dari penerapan kebijakan ganjil-genap tersebut. Menurutnya salah satu dampak positif dari kebijakan ini adalah dapat mengurangi kemacetan di ruas jalan tol saat arus mudik lebaran.

Baca Juga: Dari Gambir, Menhub Pantau Kesiapan Mudik di Bandara Soetta

"Yang pasti akan ada membatasi jumlahnya (kendaraan di tol), tetapi untungnya membatasi itu bisa bergantian. Ruginya, kalau orang punya waktu cuma tertentu, mobilnya cuma satu, masalah juga," terang dia.

Dia menambahkan pemerintah tidak akan memaksakan penerapan kebijakan ganjil genap kendaraan di tol saat mudik lebaran tersebut. Aspirasi masyarakat dan pertimbangan para ahli akan menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah.‎

"Susahnya kalau sosialisanya tidak maksimal, tiba-tiba mereka menemukan dia tidak boleh jalan (di tol) bagaimana rasanya. Jadi kami akan diskusikan, kalau nanti ternyata dalam diskusi masyarakat pada setuju, kami jalani. Kalau banyak yang menolak, ya kami tidak paksakan," tutur dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI