Infografis
Suara.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan meminta penyelenggara pilkada Jakarta mengusut tuntas kasus pembagian sembako yang diduga dilakukan tim pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
"Kami minta diusut hingga tuntas. Sudah dilaporkan. Ini satu fenomena yang nggak patut," kata Anies di Kalibata City, Jakarta Selatan, Jumat (14/4/2017).
Menurut pasangan Sandiaga Uno kegiatan bagi-bagi sembako jelang pilkada tidak patut dan merendahkan warga.
"Janganlah melakukan sesuatu yang membuat kita ini malu sebagai orang Indonesia. Masa sih mau pilkada begini. Apa iya serendah itu orang Indonesia kalau mau pilkada?" tutur Anies.
Anies mengingatkan surat edaran yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pilkada Jakarta 2012. Surat tersebut melarang pembagian bantuan sosial kepada warga menjelang pilkada demi menciptakan pilkada yang bebas dari potensi politik uang.
"Sayang sekarang nggak ada itu (imbauan KPK). Tapi bagi saya, ini tanggungjawab moral. Jangan dilanggar. Dan bagi warga awasi yang bagi-bagikan sembako itu. Ingat sembako tidak bisa membolak-balikkan hati. Yang bisa membolak-balikkan hati manusia hanya Tuhan," kata Anies.
Kasus tersebut, kemarin, dilaporkan tim Anies-Sandiaga ke Bawaslu DKI Jakarta.
"Badja melakukan banyak sekali bagi-bagi sembako ke masyarakat, masif di Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Dan itu sudah berlangsung sejak beberapa waktu belakang. Dan kita duga akan dilakukan beberapa saat lagi ke depan," tutur wakil ketua tim advokasi Anies-Sandiaga, Yupen Hadi.
Tim Anies-Sandiaga juga pernah melaporkan kasus yang sama di Kwitang, Jakarta Pusat, ke Bawaslu DKI Jakarta.
"Jadi modusnya begini, ada voucher senilai Rp5 ribu ditukar dengan satu paket sembako. Isinya ada gula, ada beras, indomie, ada minyak goreng kemudian masyarakat menyerahkan fotocopy KTP. Nah ini menurut kami money politic," ujar Yupen.
Sebelumnya, juru bicara timses Ahok-Djarot, Raja Juli Antoni, menegaskan sudah mewaspadai black campaign, terutama jelang hari H pilkada.
"Sudah banyak laporan masuk bahwa basis Ahok-Djarot diserang pembagian sembako dengan alasan pasar murah. Nampaknya praktik money politics akan semakin gencar dilakukan menjelang tanggal 19 April," kata Raja Juli.
Raja meminta pengawas pemilu menjalankan tugas semaksimal mungkin.
"Kami meminta Bawaslu untuk tegas mengawasi lapangan jelang pemilihan agar proses demokrasi tidak dicederai hal kotor semacam itu," ucap Raja.
