Infografis
Suara.com - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, tidak bakal menanggapi serius kalau nantinya kembali terjadi friksi antara pemprov dan DPRD setempat.
Penegasan tersebut merupakan jawaban Ahok terhadap pertanyaan moderator debat kandidat putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta Dwi Noviratri Koesno alias Ira Koesno, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (12/4/2017) malam.
"APBD yang disusun Pemda harus dapat persetujuan DPRD. Dari kasus sebelumnya, alotnya pembahasan datang dari oknum DPRD yang minta kompensasi untk menggolkan proyek. Bagaimana Anda akan menyikapi hal tersebut agar program Anda tak terhambat fraksi di DPRD?" tanya Ira Koesno.
Ahok mengatakan, tidak susah menghadapi persoalan friksi tersebut.
Baca Juga: Anies Ungkap Cara Memimpin yang Tak Bentrok dengan DPRD
”Bagi kami sebetulnya tidak terlalu susah, karena kami sudah mengalami tahun 2015. Seluruh program pelayanan publik masih bisa dilakukan,” terang Ahok.
Tahun 2015 silam, kata dia, terjadi friksi antara pemprov dan DPRD setempat. Namun, ia mengatakan, perselisihan itu ternyayta tidak melibatkan seluruh anggota dewan.
”Ternyata, banyak anggota DPRD yang baik. Hanya oknum tertentu saja yang tidak mau bekerjasama. Toh, pelayanan publik masih bisa dijalankan, karena kami dibolehkan menggunakan anggaran melalui penerbitan peraturan gubernur,” tuturnya.
Ahok mengatakan, yang paling penting dilakukan saat terjadi friksi pemprov-DPRD adalah tetap menjaga transparansi.
“Transparansi itu penting. Makanya, seluruh pembuatan kebijakan di eksekutif, dilakukan secara digital dalam aplikasi ‘smartcity’,” tandasnya.
Baca Juga: Berikut 5 Fakta Menarik Jelang Bayern Munich Lawan Real Madrid
Debat terakhir di Pilgub Jakarta 2017 mengambil tema "Dari Masyarakat Jakarta untuk Jakarta". Isu debat mencakup kesenjangan dan keadilan sosial, penegakan hukum, dan bonus demografi.
Sementara Subtema dari debat tersebut terkait masalah transportasi, tempat tinggal, reklamasi, pelayanan publik berupa pendidikan dan kesehatan, serta UMKM atau dunia usaha.
KPU DKI menunjuk tujuh orang panelis yang akan menyiapkan pertanyaan. Selain jumlah panelis lebih banyak, masyarakat dan komunitas yang telah ditunjuk juga akan berpartisipasi langsung memberi pertanyaan bagi kedua pasangan calon.
Debat akan disiarkan secara langsung oleh sejumlah stasiun televisi. Durasi 120 menit untuk acara dan 30 menit untuk iklan.
