Infografis
Nampaknya rapat kali ini benar-benar dijadikan ajang penyampaian aspirasi daerah oleh senator kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Senator asal Riau Abdul Gafar Usman mengkritisi juklak dan juknis yang telat sampai di daerah.
“Saat expert meeting KPK, BPK, dan Inspektorat pada tahun 2016, bahwa Dana Alokasi Khusus mulai 2016-2017 juklak juknis harus sudah ada 1 bulan sesudah disahkan, nah, pada saat itu menkeu menyanggupi dan akan menyampaikan ke menteri terkait. Kenyataannya pada saat kami reses kemarin itu dinas pendidikan belum ada juklak juknis, padahal seharusnya juklak juknis berlaku 3 tahun agar tidak membingungkan,” kata Gafar.
Gafar prihatin dengan kualitas jalan di desa yang masih buruk. “Seperti diketahui bahwa jalan ini ada kelasnya, kelas a, b dan c. Untuk diketahui di desa itu harusnya diberikan kelas yang paling baik karena beban jalan lebih tinggi, bayangkan dari desa itu membawa hasil sawit, kayu, batu bara, minyak itu semua keluar dari desa makanya jalan desa itu cepat sekali rusak, mohon bisa menjadi perhatian bagi Bappenas,” kata dia.
Selanjutnya, Komite IV DPD akan menyusun hasil aspirasi dari daerah tersebut menjadi pokok-pokok pikiran yang akan menjadi masukan bagi pemerintah terhadap Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017.
Dalam kesempatan itu, Deputi Pengembangan Regional PPN Arifin Rudyanto menyampaikan bahwa RKP pada tahun ini akan fokus pada dana desa dan DAK fisik. Dia juga menyampaikan pada tahun 2018 akan disepakati e-planning dalam penyusunan DAK, yang dapat diterima Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
“Dari tgl 12-21 april sudah sosialisasi e-planning, agar bulan agustus akan disampaikan mana yang disetujui proposalnya lewat e-planning sehingga akan lebih efisien dan memudahkan daerah,” kata Rudy.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Putut Hari Satyaka menyampaikan bahwa infrastruktur desa akan jadi fokus di DAK fisik dan non fisik, seperti penguatan logistik, pembangunan jalan desa kabupaten hingga kota, serta peningkatan permodalan dan keterampilan masyarakat miskin.
Menurut Putut, dana bagi hasil yang paling krusial adalah soal kurang bayar. Pemerintah pusat masih kurang bayar sekitar Rp. 3 Triliun yang belum teranggarkan, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang telah ditransfer pada bulan februari kemarin sebesar Rp. 10,8 Trilliun.
Tambahnya, Kemenkeu baru akan melakukan transfer dana desa pada bulan April ini karena ada perubahan syarat yaitu penyampaian laporan ke KPPN setempat, sehingga bisa hemat biaya SPPD daerah untuk penyampaian laporan ke pusat.
