LBH Jakarta Kritik Ahok dan Anies Tak Punya Program HAM

Rabu, 12 April 2017 | 15:33 WIB
LBH Jakarta Kritik Ahok dan Anies Tak Punya Program HAM
Kepala Bidang Perkotaan Dan Masyarat Urban Nelson Nikodemus Simamora, tengah memublikasikan hasil riset 'Rekam Jejak Dua Kandidat Pilkada DKI Jakarta 2017', di kantor LBH Jakarta, Rabu (12/4/2017). [Suara.com/Ummy]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tidak memiliki program kerja yang bertujuan untuk memberikan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Salah satu contoh dari program kerja dari kedua pasangan tersebut yakni pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas. Pengacara Publik dan Kepala Divisi Advokasi LBH Jakarta Yunita menilai pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas merupakan sebuah program amal yang ditawarkan dari pasangan cagub-cawagub.

"Tidak ada yang jelas-jelas menyebut HAM, memang ada beberapa program kerja contoh memberi bantuan kepada disabilitas. Saya tidak melihat adanya pemenuhan HAM dari program itu. Pemenuhan HAM bukan berupa charity base yang ditawarkan oleh paslon. HAM adalah aspek kepedulian yang harusnya dipenuhi negara, bukan hanya penawaran berpolitik," ujar Yunita di Gedung LBH, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2017).

Kemudian contoh yang lain kata Yunita, yakni program Rumah DP dengan DP nol persen yang ditawarkan Anies-Sandi. Ia menilai program tersebut tidak memenuhi HAM tetapi lebih kepada skema pembiayaan

Baca Juga: LBH Jakarta: Ahok-Djarot Menang, 325 Wilayah Bakal Digusur

"Tidak ada yang jelas-jelas menyebut HAM. Ada program kerja misalnya Paslon nomor tiga tawarkan rumah DP nol persen, tapi itu bukan bertujuan pada HAM, lebih pada skema pembiayaan," ucap dia.

Kata Yunita, dari program kerja yang ditawarkan kedua pasangan calon juga tidak menegaskan pemenuhan HAM.

"Tidak tegas singgung HAM, ini mengecewakan harusnya kan pemerintah melihat HAM sebagai kewajiban. Kedua pasangan calon ini sendiri tidak ada perhatian terhadap HAM ini menyelesaikan permasalahan daripada Jakarta, harusnya secara keseluruhan bukan hanya parsial," kata Yunita

Maka dari itu, ia meminta masyarakat bisa lebih mendalami program kerja agar tidak mudah terbuai dengan janji politik saat kampanye.

"Kami ingin ajak masyarakat mendalami program kerja, tdk hanya programnya tapi bagaimana nantinya mereka jalani itu. Jadi bukan hanya janji kampanye," tuturnya.

Baca Juga: Humphrey Djemat: Jaksa Jangan Gengsi Tuntut Bebas Ahok

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI