Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menggalakkan percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi program utama pemerintah saat ini. Terlebih sebelumnya, Jokowi telah memberikan target kepada jajarannya agar seluruh program infrastruktur prioritas nasional dapat diselesaikan pada 2017 dan 2018 mendatang.
"Pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda-tunda lagi karena begitu kita undur, kita tunda pembiayaan untuk itu akan semakin besar, dan kita ingin ini juga mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kita," demikian disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas mengenai pembiayaan infrastruktur di Kantor Presiden, Selasa (11/4/2017) melalui siaran pers yang diterima Suara.com.
Lebih lanjut kata Jokowi, skema pembiayaan infrastruktur menjadi sangat penting mengingat keterbatasan anggaran negara. Karenanya, berbagai skema pembiayaan dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat pembangunan infrastruktur.
"Saya ingin tahu pada sore hari ini mengenai pembiayaan untuk infrastruktur yang sekarang ini sedang berjalan, baik yang bersumber pada APBN yang bersumber pada non anggaran pemerintah, baik swasta murni, BUMN murni maupun PPP ( Public Private Partnership ), KPBU (Kerjasama Pemerintah degan Badan Usaha) dengan jaminan non anggaran pemerintah. Ini penting sekali kita selesaikan, kita bahas pada sore hari ini," ujarnya.
Baca Juga: Novel Punya Foto Sosok Mencurigakan yang Intai Rumahnya
Jokowi menekankan agar swasta dapat membiayai pembangunan infrastruktur. Namun, pemerintah juga menyiapkan skema lain, yaitu Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Disamping itu, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga diharapkan dapat berkontribusi dalam membiayai infrastruktur.
"Pilihan terakhir ini baru ditempuh dengan pembiayaan dari APBN atau APBD," katanya.
Dalam sambutannya, Jokowi juga menyinggung proses sekuritisasi BUMN, yaitu penjualan aset yang hasil penjualannya dijadikan modal kembali untuk pembangunan. Dia berharap agar proses sekuritisasi ini dilakukan sehingga bisa mempercepat proses pembangunan.
"Sekuritisasi untuk mendapatkan anggaran yang fresh, uang yang fresh dari pasar juga bisa kita lakukan sehingga juga bisa mempercepat pembangunan infrastruktur tidak hanya di Jawa tetapi juga di luar Jawa," ujarnya.
Baca Juga: Kemang Banjir, Arus Lalu Lintas Dialihkan
Tak kalah penting, beberapa kendala pembangunan infrastruktur seperti pembebasan lahan juga dibahas. Jokowi ingin mendengar apabila terdapat beberapa kendala lain terutama di beberapa proyek antara lain (Light Rail Transit) LRT Jabodetabek, Kereta Cepat Jakarta – Bandung, dan Kereta Kencang Jakarta – Surabaya, serta beberapa proyek jalan tol.
