Suara.com - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis hadir dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah, Selasa (11/4/2017). Sedianya, Harry hadir untuk menghadiri agenda penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2016 dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK.
Sidang Paripurna ini sempat mendapatkan protes dari sejumlah anggota DPD. Protes ini dilayangkan karena menganggap ilegal kepemimpinan DPD saat ini. DPD saat ini dipimpin oleh Oesman Sapta Odang yang didampingi Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.
"Ya, kan ini sudah (Oesman Sapta) dilantik (MA). Kalau pimpinan DPD disumpah oleh MA. Kita akan hadir," kata Harry usai menghadiri Sidang Paripurna.
Namun, Harry enggan menanggapi polemik dualisme DPD. Dia mengatakan, dirinya menghadiri acara ini karena berlandaskan aturan yang berlaku.
"Ya, kita hanya berpegang pada aturan yang berlaku saja. Kita tidak mengurusi internal DPD. Kita lembaga antar lembaga," tuturnya.
Untuk diketahui, sejumlah anggota DPD melakukan aksi protes berujung walk out dari Sidang Paripurna DPD, Selasa (11/4). Aksi walk out ini dilakukan sembari memamerkan poster bertuliskan Sidang Paripurna yang dipimpin Oesman Sapta ini dianggap ilegal.
Sidang DPD sedianya digelar dengan agenda pembukaan masa sidang IV tahun 2016-2017, pidato pembukaan masa sidang, penyampaian ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2016 dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK, serta laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihan.
Belasan anggota DPD yang melakukan aksi walkout ini kemudian tidak mau menyerahkan laporan kegiatan anggota DPD di dapil kepada Oesman. Mereka memilih menyerahkan laporan dapil ini kepada mantan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas.
Mereka yang menyerahkan laporan ini kepada Farouk dan Hemas di antaranya adalah senator Lampung Anang Prihantoro, senator Sulawesi Tenggara Nurmawati, serta Senator Jambi Juniawati. Penyerahan ini dilakukan di ruang tunggu Nusantara V.
Hadiri Sidang Paripurna DPD, Ini Komentar Ketua BPK
Selasa, 11 April 2017 | 19:16 WIB
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
BERITA TERKAIT
Soal PPN 12 Persen, Ketua DPD RI Sarankan Pihak Keberatan Ajukan JR ke MK: Supaya Tak Cuma Salahkan Pemerintah
23 Desember 2024 | 14:46 WIB WIBREKOMENDASI
TERKINI