Infografis
Nasrullah menganggap ada pihak yang khawatir dengan elektabilitas Ahok menjelang pencoblosan. Diketahui, Ahok merupakan cagub petahana pada Pilkada DKI Jakarta 2017, bersama pasangannya Djarot Saiful Hidayat.
"Tidak perlu ada kekhawatiran akan masalah keamanan dan seterusnya. Persidangan itu agendanya tuntutan, bukan putusan. Jadi tidak perlu khawatir pihak-pihak yang punya kepentingan. Kesannya ini untuk melindungi," ucap Nasrullah.
Kemudian, Nasrullah menyinggung penyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo yang akan mempertimbangkan jabatan Ahok dari gubernur DKI Jakarta, setelah jaksa menyampaikan tuntutannya.
"Ketika dikonfirmasi ke Mendagri, mengatakan berdasarkan tuntutan. Ini suatu hal yang mengada-ngada. Tuntutan belum dibacakan, sehingga penonaktifan beliau ditunda. Seakan-akan melindungi terdakwa untuk tetap menjabat setelah masa cuti," kata Nasrullah.
Baca Juga: Dicekal, Setnov: Saya Siap Diundang KPK, Tapi Seizin Presiden
Terakhir, dia mengatakan GNPF MUI akan mengirimkan surat ke Mendagri dan Kejaksaan Agung. Surat tersebut meminta penjelasan soal penundaan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan.
"Kami tanda tanya, kalau hanya alasan teknis. Sebuah pertanyaan yang sangat besar bagi kami. Ini bentuk ketidakkonsistenan JPU dalam menyampaikan tuntutan," tandasnya.
