Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III meminta Komisi Pemberantasan Korupsi meninjau ulang sistem pengamanan penyelidik, penyidik, dan jaksa penuntut umum KPK menyusul kasus aksi barbar yang menimpa Novel Baswedan, Selasa (11/4/2017). Tapi, polisi juga harus mampu mengungkap kasus yang terjadi pada Novel.
"Selain pengusutan kejadian ini, saya kira sudah saatnya KPK me-review kembali SOP pengamanan jajaran penegak hukumnya seperti penyelidik, penyidik dan JPU," kata Arsul di DPR, Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan menambahkan Mabes Polri harus memprioritaskan pengungkapan kasus Novel. Novel bukan sekali ini diteror. Polisi harus mengungkap dalangnya agar di masa mendatang tak terulang lagi.
"Penyiraman dengan air keras itu merupakan perbuatan terorisme terhadap penegak hukum yang sedang menangani kasus korupsi secara serius," tuturnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Achmad Basarah setuju polisi meningkatkan perlindungan terhadap mereka.
"Saya kira setiap warga negara wajib dilindungi setiap keselamatannya. Apalagi oleh petugas negara, apakah itu petugas kepolisian, KPK dan lainnya, memang perlu dipikirkan perlindungan keamanannya, bisa diberikan jaminan lebih baik lagi," tutur Basarah.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian membongkar motif penyerangan terhadap Novel.
"Saya kira negara kita berfalsafahkan Pancasila tentu mengungjung tinggi aspek keadilan dan beradab. Oleh karena itu saya kita minta Kapolri memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas," katanya.
Novel disiram air keras usai salat Subuh di Masjid Jami Al Ikhsan, Jalan Deposito, Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, tadi.
Kapolres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Dwiyono mengatakan petugas sudah menemukan sebagian barang bukti, antara lain sisa air keras.
