Infografis
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)isu Mochtar Pabottingi sangat menyayangkan munculnya isu SARA dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Kata dia, akan sangat memalukan bagi masyarakat DKI Jakarta jika nanti pasangan yang menang adalah yang menggunakan isu SARA tersebut.
"Iya (memalukan). Karena itu kan kemenangan gimana ya, malu sendiri nanti," katanya di Kantor Para Syndicate, Jalan Wijaya Timur 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (7/4/2017).
Menurut Mochtar, mengfunakan isu SARA dalam berpolitik sangat tidak dibenarkan. Bahkan kata dia, hal tersebut tidak bermartabat dan tidak terhormat.
"Itu tidak benar, itu tidak berharkat, tidak terhormat, itu bukan pada level playing fieldnya, bukan pada harkatnya. Kemenangan itu baru bisa bagus kalau kita berada pada posisi setara, dengan kriteria yang setara, kita menang disitu," kata Mochtar.
Baca Juga: LIPI Tuding Ada Calon yang Tak Jujur Soal Isu SARA di Pilkada DKI
Kata Mochtar yang seharusnya ditampilkan dalam berpolitik, khususnya pada Pilgub DKI adalah lebih pada penekanan aspek integritas dan kompetensi. Namun, meski masih ada yang memainkan SARA, Mochtar yakin bukan karena ketidakpahaman Pasangan calon akan nilai demokrasi, tetapi karena sengaja ingin curang.
"Bukan belum memahami, tapi mau bersifat curang, karena bertanding pada kriteria yang bagus itu, mereka tidak yakin gitu. Yang dimanfaatkan itu status sebagai mayoritas, padahal mayoritas juga belum tentu juga setuju begitu," kata Mochtar.
Apalagi kata dia, yang bertarung untuk merebut kekuasaan politik bisa saja menghalalkan segala cara.
"Bukan soal layak atau tidak layak, kalau pertandingan politik kan menghalalakan segala cara. Kalau seperti ini, bukan kesana (demokrasi) arah Indonesia ini. Kalau mau Indonesia berharkat dan terhormat, pakialah cara cara yang berharkat juga, cara yang terhormat itu," katanya.
Dia pun menilai, Pilkada DKI sudah menampilkan kemunduran dalam berdemokrasi di Indonesia. Bahkan dia mngatakan, melebihi saat PKI masuk dalam kontestasi politik Indonesia.
"Sangat, sangat kemunduran. Bagaimana orang tidak bisa berkampanye, bahkan dincam mau dibunuh di lapangan. Itu kan tidak pernah ada selama sejarah Indonesia, juga saat kencang-kencangnya​ PKI, tidak sampai begitu," kata Mochtar.
