Infografis
Suara.com - Pemimpin Myanmar sekaligus penerima hadiah Nobel Perdamaian 2012, Aung San Suu Kyi, melontarkan pernyataan kontroversial yang bisa meruntuhkan persona dirinya sebagai tokoh demokratis. Pernyataan itu adalah, ia membantah terjadi pemusnahan etnis Rohingnya di negerinya.
Pernyataan tersebut, seperti dilansir The Guardian, Kamis (6/4/2017), diutarakan Suu Kyi saat diwawancarai secara eksklusif oleh jurnalis BBC, Fergal Keane.
Suu Kyi menuturkan, terjadi sejumlah kekerasan pada etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Wilayah itu memang dihuni oleh sedikitnya satu juta jiwa etnis Rohingya.
“Tapi, tidak ada pembersihan etnis. Di daerah itu banyak permusuhan. Bahkan ada pula muslim yang membunuh muslim (Rohingya membunuh Rohingya) kalau mereka bekerjasama dengan militer,” tutur Suu Kyi.
Baca Juga: Aung San Suu Kyi Siap 'Bersihkan' Myanmar dari Etnis Rohingya
Dengan begitu, kata dia, persoalan Rohingya bukanlah mengenai pembersihan etnis, melainkan perseteruan antarwarga dan antarkubu dalam komunitas Rohingya.
Suu Kyi juga membantah pamornya sebagai pejuang hak asasi manusia sampai puluhan tahun menjadi tahanan rumah pemerintah junta militer Myanmar turun, karena dirinya berdiam diri atas pembunuhan etnis Rohingnya.
“Apakah karena aku tak mau mengutuk salah satu komunitas seperti yang diinginkan banyak orang, maka aku dianggap berdiam diri?” tutur Suu Kyi beretorika.
Untuk diketahui, pernyataan Suu Kyi mengenai tak adanya pembersihan etnis Rohingnya justru 180 derajat berbeda dengan hasil penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Oktober 2016.
Dalam hasil penyelidikannya, PBB mengungkapkan 1.000 warga Rohingnya tewas dibunuh militer Myanmar dalam operasi yang direstui pemerintah. Belum lagi penyiksaan, pemerkosaan, serta perbudakan anak dan perempuan Rohingya.
Baca Juga: Demonstran Anti-Rohingya Adang Kapal Pengangkut Bantuan Malaysia
Selain itu, Myanmar hingga kekinian belum mau mengakui Rohingya sebagai warga negara. Mereka dianggap imigran gelap dari Bangladesh. Hal inilah yang dinilai PBB sebagai sumber segala diskriminasi dan penindasan keji terhadap Rohingya.
