Infografis
Suara.com - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum membantah menerima uang proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut belakangan bermasalah, karena diduga Rp2,3 triliun dari total dananya dikorupsi.
"Daun jambu aja nggak ada, apalagi uang," kata Anas saat ditanyakan aliran uang e-KTP kepada dirinya di gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2017).
Terpidana kasus gratifikasi terkait proyek Hambalang tersebut, dihadirkan sebagai saksi pada persidangan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Sugiharto dan Irman, Kamis hari ini.
Baca Juga: Inul Tertangkap saat Asyik Isap Sabu, Diduga dari Nusakambangan
Selain Anas, sejumlah saksi lain juga akan memberikan keterangan dimuka persidangan. Mereka adalah Ketua DPR RI Setya Novanto; Achmad Fauzi; Dudy Susanto; dan, Ade Komarudin.
Selanjutnya, Anang Sugiana Sudiharjo; Suciati; Markus Nari; Evi Andi Noor Alam; Johares Richard Tanjaya; dan, Yimmy Iskandar Tedjasusila, juga dihadirkan sebagai saksi.
Anas mengakui tidak memiliki persiapan khusus untuk bersaksi di pengadilan. Dia hanya ingin menyampaikan semua apa yang diketahuinya demi membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tergantung materi yang ingin didalami, tapi prinsipnya saya akan membantu KPK untuk membedakan mana fakta mana fiksi. Membedakan mana cerita kosong mana keterangan yang benar," katanya.
Sementara terkait aliran dana e-KTP ke Kongres Demokrat yang disampaikan Muhammad Nazaruddin, Anas membantahnya.
Baca Juga: Dipastikan Kalah menurut Survei Jadi Alasan Ahok Jenguk Warga
"Begini, soal kongres kan sudah ada sidangnya sendiri. Kalau mau jernih, mau jeli, dengan mudah mau bedakan mana karangan mana yang benar, mana kesaksian mana kesurupan," katanya.
