Infografis
Kemarin, rapat paripurna DPD memutuskan untuk melakukan pergantian pimpinan DPD. OSO ditunjuk menjadi ketua didampingi Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.
Ketiganya dilantik oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non yudisial, Suwardi, pada Selasa (4/4/2017) malam.
Sementara itu, sebelumnya GKR Hemas menganggap ilegal proses pemilihan pimpinan DPD yang digelar Selasa (4/4/2017) dini hari. Hasil pemilihan itu menghasilkan pimpinan DPD baru, yaitu OSO, Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis.
"Semua proses dan hasil pemilihan pimpinan DPD yang baru, adalah inkonstitusional dan ilegal," kata Hemas di DPD, Jakarta, Selasa (4/4/2017).
Baca Juga: Bantah 'Nyanyian' Nazaruddin, Ahok: Emang Berani Kasih ke Gue?
Hemas menerangkan, dengan keluarnya putusan MA nomor 38/P/HUM/2016 dan putusan MA nomor 20/P/2017, memastikan proses pemilihan itu bertentangan dengan putusan a-quo dan ilegal.
"Seandainya putusan MA menyatakan bahwa pemotongan masa jabatan pimpinan DPD yang ada sebelumnya adalah benar, maka kami tetap negarawan dan akan tunduk pada putusan MA. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa putusan MA ternyata menyatakan bahwa pemotongan masa jabatan tersebut adalah bertentangan dengan UU, hukum dan konstitusi, maka siapapun harus menyatakan tunduk pada putusan MA tersebut," papar Hemas.
Hemas menyampaikan keterangan pers tersebut didampingi oleh Djasarmen Purba, Marhany Viktor Polypua, Anang Prihantoro, Abdul jabar toba, Anna latucosina.
Dalam kesempatan ini pula, mereka menyampaikan surat terbuka kepada MA untuk tidak melantik pimpinan DPR. Hemas pun yakin MA tidak akan melantik pimpinan DPD yang baru. Apalagi, pimpinan MA sedang tidak ada di Indonesia.
"Jelas bagi MA tidak akan mungkin melantik. Jadi saya bisa pastikan, tidak mungkin MA melantik. Siapa pun saya menghormati. MA masih umroh. Dan saya anggap tadi malam ilegal," kata Hemas.
Baca Juga: Miryam Tersangka Korupsi e-KTP, Hanura Siap Beri Bantuan Hukum
