Infografis
Suara.com - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diwarnai berbagai kendala teknis. Catatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kendala itu mulai dari kekurangan sarana dan dana.
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengatakan banyak sekolah kewalahan memenuhi sarana dan prasarana. Temuan itu didapatkan dari hasil pembukaan posko FSGI di 29 kota/kabupaten.
Mereka membuka posko di Bima, Mataram, Batam, DKI Jakarta, Tangerang, Medan, Indramayu, Garut, Tasikmalaya, dan Pekalongan. Posko dibuka sejak 3 sampai 13 April 2017. Pengaduan disampaikan melalui website FSGI, Inbox FB FSGI, whatshap dan email.
Dari seluruh pengaduan, FSGI belum menerima pengaduan adanya kebocoran soal maupun kunci jawaban UNBK. Selama 3 hari ini, FSGI menerima 7 jenis aduan.
Baca Juga: Sehari Jelang Ujian Nasional, Mendikbud Serukan untuk Jujur
“Kepala Sekolah cari utang, ke sana kemari karena ketiadaan biaya penyelenggaraan akibat dana BOS yang belum cair atau diterima sekolah. Keterlambatan dana BOS terjadi di Tasikmalaya dan Garut (Jawa Barat). Kepala Sekolah hutang pihak ketiga untuk menyelenggarakan UNBK. Harga server yang mahal, pengadaan jaringan dengan bandwith memadai juga tak murah, belum lagi penyedian laptop untuk memenuhi ketentuan 1 : 3. Dana sekolah yang terbatas lebih diperparah dengan dana BOS belum cair/ diterima sekolah, sehingga banyak kepala sekolah terpaksa mencari hutangan,” papar Retno dalam siaran pers yang diterima suara.com, Rabu (5/4/2017).
Selain itu, banyak sekolah yang belum memiliki sarana dan prasarana laboratarium komputer yang memadai. Sehingga sekolah harus pontang panting menyediakan server dengan kualifikasi memadai dan sejumlah komputer dengan persyaratan perbandingan satu komputer untuk 3 peserta ujian.
‘Pemenuhan perbandingan tersebut mengakibatkan sekolah harus bekerja keras mencari pinjaman laptop kepada orangtua peserta didik dan para guru, bahkan yang dipinjam bisa mencapai puluhan laptop,” kata Retno.
Mayoritas sekolah di daerah kewalahan menyiapkan sarana dan prasarana, baik itu komputer atau laptop maupun jaringan LAN dan internet sesuai spesifikasi yang ditentukan Kemdikbud. Bahkan, cerita Retno, sejumlah sekolah di Jakarta juga meminjam laptop kepada murid dan guru.
“Hal ini terjadi di sejumlah sekolah di wilayah Mataram, Bima, DKI Jakarta, Tangerang, Pandeglang, Jambi, Bengkulu, Kota Medan, Batam, Tasikmalaya, Garut, Bogor dan Indramayu,” kata dia.
Baca Juga: Jokowi Putuskan Kembali Berlakukan Ujian Nasional
Banyak juga kasus pencurian laptop menjelang UNBK. Ada 20 unit laptop di SMKN 4 Kabupaten Tangerang yang hilang. Padahal dari unit komputer yang dimiliki sekolah tersebut diperbandingkan dengan jumlah peserta ujian masih kekurangan 16 unit, sehingga saat persiapan UNBK total kekurangan computer mencapai 36 unit. Untungnya masalah ini terselesaikan karena sekolah dipinjamkan laptop oleh para siswanya. Hari pertama, di SMKN 4 Kab. Tangerang berjalan lancar, tidak ada kendala berarti.
“Kasus pencurian ini mengakibatkan sejumlah sekolah memperketat keamanan labotarium komputernya, bahkan ada yang menugaskan satpam untuk tidur di ruangan ujian UNBK tersebut,” katanya.
Meski sudah berbasis komputer, ternyata masih ada UN berbasis Kertas. Di Bima (NTB) ada dua SMK negeri yang tidak mengikuti UNBK tetapi menggunakan ujian kertas yaitu SMKN 4 dan SMKN 6 Bima.
“Waktu Test UNBK tidak sama ditemukan dilapangan untuk sekolah di wilayah Bima yang menggunakan paper test masuk pukul 08.00 dan keluar pukul 10.30. Seharusnya juklak juknis SMK UNBK 2017 masuk pukul 10.30 keluar pukul 12.30 waktu setempat,” kata dia lagi.
“FSGI mengamati bahwa munculnya kesalahan-kesalahan teknis di lapangan selain karena kesiapan komputer dan internet, juga karena pemerintah tidak nenyiapkan proktor dengan baik. Menurut pengakuan beberapa Proktor, mereka terpaksa harus belajar sendiri, dengan fasilitas sendiri yang terkadang jauh dari memadai,” tutupnya.
