Infografis
Suara.com - Presiden Filipina Rodrigo Duterte menawarkan gencatan senjata kepada Tentara Rakyat Baru (New People’s Army; NPA), sayap bersenjata Partai Komunis Filipina (PKF).
Gerilyawan NPA merupakan kelompok berhaluan Maois, dan menjadi gerakan perlawanan bersenjata yang terlibat peperangan paling lama di dunia.
Tawaran tersebut, seperti dilansir AFP, Jumat (31/3/2017), ditawarkan Duterte menjelang perundingan antara pemerintah dengan tim perunding PKF, di Belanda, Minggu sampai Kamis (2-6/4/2017).
Juru runding kubu pemerintah, Silvestre Bello, mengatakan pertemuan tersebut bakal sulit tapi juga menarik.
Baca Juga: Mengatasi Pendangkalan Kali Pesanggrahan
”Ini akan sulit tapi sangat menarik. Presiden berpesan agar ada kesepakatan mengakhiri perang, atau sedikit-dikitnya ada pengurangan intensitas permusuhan antara rekan-rekan komunis dengan pemerintah,” tutur Bello.
Ia mengatakan, perundingan ronde keempat ini seharusnya digelar di Oslo, Norwegia. Tapi, belakangan, mereka bersepakat mengadakan perundingan di Noordwijk, Belanda.
Belanda adalah negara tempat juru runding serta tokoh-tokoh senior termasuk pendiri PKF, Profesor Jose Maria Sison.
Sementara juru runding kelompok komunis, Fidel Agcaolli, mengatakan pihaknya menerima tawaran untuk bertemu pemerintah Filipina.
”Kami juga memercayai gencatan senjata bisa dicapai dalam suatu kesepakatan bersama. Tapi, kami ingin meminta pemerintahan Duterte setidak-tidaknya mengurangi penindasan terhadap kaum tani miskin di pedesaan, buruh di pabrik, kaum muda, dan lainnya. Sebab, selama rakyat ditindas, PKF akan terus melakukan perlawanan,” tegasnya.
Baca Juga: Saat Dibekuk, Polisi Sita Rp18,8 Juta dari Tangan Sekjen FUI
PKF menjadi partai bawah tanah di Filipina. Meski begitu, mereka menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan dalam pentas politik nasional. Bahkan Duterte meminta bantuan dari PKF semasa kampanye pemilihan presiden.
Sementara NPA, berdasarkan data militer Filipina, diestimasi mempunyai kekuatan 4.000 personel. Mereka menyatakan perang terhadap pemerintah yang dinilai menindas rakyat sejak tahun 1968. Sejak saat itu, korban peperangan mencapai 30 ribu jiwa.
