Infografis
Suara.com - Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut tiga Sandiaga Uno enggan mengomentari rencana aksi Forum Umat Islam bertema Bela Al Quran, Jumat (31/3/2017). Kebetulan, dia sendiri akan hadiri pemanggilan di Polda Metro Jaya sebagai saksi kasus dugaan penggelapan hasil jual tanah.
"Saya kebetulan dipanggil Polda besok. Jadi saya akan fokus kesana," kata Sandiaga usai kampanye di Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat, Kamis (30/3/2017).
Isu utama yang mereka angkat yaitu menuntut Presiden Joko Widodo mencopot Ahok dari jabatan gubernur karena sudah berstatus terdakwa perkara dugaan penodaan agama.
Meskipun aksi tersebut seringkali dikaitkan dengan pilkada Jakarta, pasangan Anies Baswedan menilai aksi tersebut tidak ada hubungannya dengan pemilu.
"Saya nggak mau masuk dalam ranah yang tidak menjadi isu utama dari kampenye kita. Yaitu lapangan kerja, pendidikan dan biaya hidup," tutur Sandiaga.
Namun demikian, ia mengimbau kepada semua pendukungnya untuk senantiasa berdoa untuk persatuan warga Jakarta. Ia berharap menjelang hari pencoblosan semua orang berlomba-lomba mengisi hari dengan hal-hal yang baik.
"Berdoa semua untuk persatuan warga Jakarat, semua rukun, damai, tentram. 19 April tinggal 20 hari lagi, mari kita gunakan sisa hari diisi dengan kebaikan. Sehingga 19 April kita akan menjemput kepemimpinan baru di Jakarta di bawah Anies-Sandi," kata Sandiaga.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Pembangunan Wiranto rencana aksi massa tersebut sudah mulai memunculkan keresahan di tengah masyarakat.
"Ini kan sudah marak di masyarakat lewat medsos (media sosial), akan ada aksi 313. Desas desus akan ada aksi besar-besaran sehingga rakyat yang membaca medsos khawatir," kata Wiranto di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/3).
Wiranto mengimbau masyarakat jangan khawatir dan sebaiknya tidak perlu ikut-ikutan aksi tersebut. Wiranto yakin masyarakat sudah paham kepentingan aksi tersebut.
"Demonstrasi yang menakuti rakyat, membuat khawatir tentu merugikan kita, merugikan masyarakat juga. Masyarakat tenang, jangan ikut-ikutan, sebab ini sudah jelas sasarannya bagaimana," ujar dia.
Wiranto menghormati hak masyarakat menyampaikan aspirasi. Wiranto berharap panitia acara aksi tetap mengikuti aturan hukum, misalnya izin polisi sebelum aksi.
"Demokrasi kan boleh di negara ini, apakah 313, 212 dan sebagainya boleh saja, hanya harus ada aturannya. Aturannya harus dipatuhi, alasannya apa, izinnya bagaimana, tempatnya kapan, pemimpinnya siapa, temanya apa, kapan dilakukan, dimana. Itu semuanya kan izin Polisi. Pada saat izin diberikan dan kemudian demonstrasi dilaksanakan dengan tertib, mematuhi aturan, itu ya nggak ada masalah. Toh hari hari kita ada demonstrasi," kata dia.
