Infografis
Menurut Yati, indikasi dari permisif itu dapat ditunjukkan antara lain dari hanya merespons pelanggaran HAM secara artifikasi dan pasif demi keuntungan populisme semata.
Sementara itu terkait dengan kesenjangan, Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam rilisnya menyoroti adanya dua jenis kesenjangan di Tanah Air yaitu ketimpangan perekonomian antara kalangan yang kaya dan miskin, dengan disparitas pembangunan pusat dan daerah.
"Ada orang yang sangat kaya, dan ada orang yang miskin sekali. Selama ada kesenjangan maka selalu ada kecemburuan sosial," kata Wakil Ketua MPR Mahyudin.
Selain kesenjangan antara kaya dan miskin, Wakil Ketua MPR juga mengemukakan tentang disparitas pusat-daerah yang bisa memicu fanatisme ke daerah, seperti mengapa infrastruktur jalan dan listrik di satu tempat bisa bagus dan berlebih, tetapi di tempat lain rusak dan sering mati arusnya.
Baca Juga: Mobil Angkut Babi Selundupan dari Malaysia Diringkus
Mahyudin mengutarakan harapannya agar pemerintah dapat berupaya dengan maksimal untuk mengatasi berbagai kesenjangan tersebut.
Sebelumnya Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly berpendapat pemerintah perlu lebih riil dalam mengatasi persoalan ketimpangan terutama yang menyangkut kesenjangan tingkat perekonomian antardaerah.
Menurut dia, ada lima hal yang menjadi penyebab ketimpangan ekonomi antardaerah yaitu perbedaan sumber daya alam, kondisi demografis, kurang lancarnya arus logistik dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah, serta alokasi investasi.
Politisi PKS itu menyebutkan ada dua faktor yang sudah menjadi bawaan yaitu kondisi demografis dan sumber daya alam.
Dengan demikian, diharapkan pemerintah juga dapat jeli untuk memberikan solusi terkait persoalan ketimpangan antardaerah tersebut.
Baca Juga: Soal Pakai Sabu untuk Diet, Ini Penjelasan Pengacara Ridho Rhoma
Amalkan Pancasila
