Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Edhy Prabowo mengatakan pemerintah makin jelas melakukan intervensi pada Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017. Intervensi ini dilakukan pemerintah untuk pemenangan pasangan calon nomor 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat.
Partai Gerindra bersama Partai Keadilan Sejahtera menjagokan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilkada ini. Pasangan ini maju ke putaran kedua melawan Ahok-Djarot.
"Dari awal ketika putaran pertama sudah melihat keberpihakan pemerintah arah terlalu kuat kepada pasangan nomor urut dua dalam pandangan kami," kata Edhy di DPR, Jakarta, Rabu (29/3/2017).
Intervensi ini, kata Edhy, makin menguat di putaran kedua. Apalagi, perolehan suara pasangan calon nomor urut 3 Anies-Sandi makin tinggi.
"Tentu pihak penguasa tidak ingin tinggal diam dan pingin menang," tambah dia.
Hal itu bisa dilihat dari penanganan hukum tentang pelanggaran pidana terhadap para calon. Kata dia, ketika pihaknya melaporkan adanya black campaign, penangannya lambat. Namun, ketika pihaknya dilaporkan, maka penegak hukum langsung cepat bergerak.
Di sisi lain, dia juga menilai pemerintah mengintervensi partai lain untuk memberikan dukungan kepada Ahok-Djarot. Edhy menilai, yang pasti terlihat adanya intervensi adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Itu ekses yang muncul, salah satunya itu. Tapi tentunya kembali menjadi putusan internal masing karena ada mekanismenya. Tetapi saya berharap tidak ada intervensi kriminalisasi hukum terhadap suatu partai yang sudah aturannya," ujar dia.
"Dan pemerintah tdk usah ikut mengintervensi lebih baik mengurusi urusan yang lebih besar, biarkan politik berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ada," ucap ketua komisi IV DPR RI itu.
Baca Juga: Ringankan Ahok, Ahli Agama: yang Penting Bagi Islam Itu Adil
