Infografis
Tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Muhammad Taufik, menilai pemerintah Jakarta dan aparat kepolisian tidak netral dalam pilkada periode 2017-2022.
"Kepolisian menurut saya berpihak. Kan kami punya bukti banyaknya. Janganlah, putaran kedua pilkada ini harus berjalan baik demokrasinya, tidak terganggu," kata Taufik di posko tim sukses Anies-Sandiaga, Jalan Curug, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2017).
Indikasi aparat kepolisian tidak netral, katanya, mereka tidak bertindak tegas terhadap Fredy Tuhenay alias Iwan Bopeng. Menurut Taufik, Iwan Bopeng yang merupakan pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat mengintimidasi di tempat pemungutan suara.
Tapi, kata dia, begitu mendapatkan laporan warga terhadap Sandiaga Uno, polisi dengan cepat memprosesnya dengan memanggil Sandiaga.
"Bukan soal itu aja (pemanggilan Sandi). Kejadian kemarin bagimana? Masa nyari Iwan Bopeng nggak ketemu, manggil Pak Sandi cepet," ujar Taufik.
Kasus Sandiaga yaitu dugaan penggelapan dana hasil penjualan tanah dan kasus dugaan pemalsuan kwitansi penjualan tanah di Jalan Curug, Tangerang, Banten.
Sandiaga dan rekan bisnisnya, Andres Tjahyadi, dilaporkan oleh Ketua Dewan Direksi Oltus Holdings Edward Soeryadjaya melalui kuasa hukum, Fransiska Kumalawati Susilo.
"Saya kira aparat netral, janganlah ikut-ikutan pilkada," ujar Taufik.
Salah satu lembaga pemerintah yang menurut dia tidak netral yaitu pemerintah Jakarta. Indikatornya, katanya, mendadak pemerintah mencairkan bantuan sosial untuk warga jelang pilkada.
Suara.com - "Dulu imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi, enam bulan sebelum pilkada nggak ada pencairan dana hibah. Itu kita mau laporin. Dana bantuan sosial kita mau laporin ke KPK," ujar Taufik.
