Infografis
Suara.com - Kisruh transportasi online tidak boleh hanya dipandang dari sisi benturan kepentingan dan rebutan lahan matapencaharian yang terjadi antara pekerja transportasi berbasis online dan konvesional semata.
Menurut Anggota Komunitas Transportasi Online, Dino Sapto Januarsa, permasalahan yang terjadi antara perusahaan penyedia aplikasi transportasi online dan mitra pengemudinya, tak kalah pelik.
"Ini bukan hanya kepada transportasi online dengan konvensional. Tapi juga antara pihak aplikasi (perusahaan) dengan mitra pengemudinya. Dari mulai demo yang diselenggarakan di Kemayoran, kemudian di DPR, dan Istana. Kami suarakan bukan untuk melawan pemerintah. Tapi minta perlindungan pemerintah," kata Dino dalam diskusi 'Kisruh Transportasi Online' di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2017).
Dino menilai, kebijakan yang dibuat perusahaan aplikasi online kurang berpihak pada kesejahteraan para driver transportasi online.
"Kewenangan mereka terhadap pengemudi hampir tidak ada batasan lagi. Dari mulai penentuan tarif, jumlah pengemudi yang terus mereka terima, dalam sehari itu bisa sampai 200 sampai 250," ujar Dino.
"Kami sendiri sebagai mitra pengemudi sudah terlalu banyak diekploitasi oleh aplikasi," Dino menambahkan.
Seperti diketahui, untuk mengatasi kisruh yang terjadi, saat ini Pemerintah telah merevisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 32/2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Untuk itu, Dino berharap agar regulasi yang ada dalam revisi tersebut nantinya juga menjamin hak-hak para pengemudi transportasi online.
Ada 11 poin yang menjadi acuan atau payung hukum bagi taksi online dalam revisi PM 32 ini. Ke-11 poin itu meliputi kapasitas silinder kendaraan, jenis angkutan sewa, batas tarif angkutan sewa khusus, kuota jumlah angkutan sewa khusus, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala, pool, bengkel, pajak, akses dashboard, dan pemberian sanksi.
